Bekasi, Mata4.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kota Bekasi kali ini berlangsung dengan nuansa berbeda. Kecamatan Pondokgede dan Bekasi Barat menggelar Musrenbang bersama di Pendopo Kantor Kecamatan Pondokgede, Jumat (6/2), dengan dihadiri unsur pemerintah, legislatif, serta perwakilan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Pondokgede, Camat Bekasi Barat, anggota DPRD, perwakilan Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur terkait lainnya. Forum ini menjadi ruang dialog untuk menyelaraskan aspirasi warga dengan program prioritas pembangunan daerah.
Musrenbang sendiri merupakan forum partisipatif antar pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan. Melalui forum ini, usulan dari tingkat kelurahan dibahas dan diprioritaskan di tingkat kecamatan agar pembangunan lebih tepat sasaran. Fungsinya meliputi wadah aspirasi masyarakat, penetapan prioritas, sinkronisasi program, dan akuntabilitas perencanaan.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Bekasi Barat, Dewi Astiyanti, mengungkapkan bahwa pada Musrenbang kali ini terdapat sekitar 200 usulan dengan nilai total mencapai Rp93 miliar. Mayoritas usulan berkaitan dengan penanggulangan banjir.
“Secara demografis, Bekasi Barat merupakan dataran rendah dan dikelilingi beberapa aliran sungai. Selain itu, wilayahnya padat penduduk sehingga resapan air semakin berkurang,” jelas Dewi.
Ia merinci, usulan pengendalian banjir mencakup pembangunan folder (polder) air, pematusan kali yang mengalami sedimentasi, pembuatan saluran air baru, serta pelebaran jalan di sekitar Jakasampurna. Salah satu rencana polder air akan difokuskan di RW 11 Bintara Jaya, wilayah yang kerap terdampak luapan Kali Cakung. Di lokasi tersebut juga direncanakan penyediaan pompa air, meski masih memerlukan koordinasi lanjutan.
Setelah Musrenbang, pihak kecamatan akan mengawal usulan agar dapat masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah. Dewi juga mengimbau masyarakat untuk tertib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Uang pajakmu yang memenuhi pembangunan kita,” ujarnya.
Ia berharap dukungan anggota DPRD melalui program pokok pikiran (pokir) dapat membantu percepatan realisasi usulan warga. Sementara itu, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bekasi Barat disebut telah mencapai 100 persen dengan nilai Rp4,5 miliar.
Di lokasi yang sama, Camat Pondokgede Zainal Abidin menyampaikan bahwa wilayahnya juga didominasi usulan penanganan banjir dan perbaikan jalan. Selain itu, terdapat rencana rehabilitasi kantor kecamatan dan Kantor Kelurahan Jatiwaringin yang dinilai sudah tidak memadai.
“Gedungnya sudah cukup tua dan kapasitasnya tidak lagi menampung kebutuhan pelayanan. Karena itu, kami mengusulkan bangunan baru untuk Kecamatan Pondokgede dan Kelurahan Jatiwaringin,” kata Zainal.
Melalui Musrenbang gabungan ini, pemerintah kecamatan berharap perencanaan pembangunan semakin terintegrasi, aspirasi masyarakat lebih terakomodasi, dan persoalan mendasar seperti banjir dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
About the Author
