Bekasi, 5 Juli 2025 – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, memberikan klarifikasi resmi terkait viralnya surat yang beredar di media sosial mengenai kunjungan istrinya, Agustina Hastarini, ke sejumlah negara di Eropa dengan menggunakan surat resmi Kementerian UMKM. Surat tersebut menjadi perbincangan hangat karena dianggap memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Latar Belakang Viral Surat Kunjungan
Surat resmi yang diterbitkan Kementerian UMKM memuat permohonan bantuan dan dukungan kepada sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Eropa agar memberikan pendampingan kepada Agustina Hastarini selama kunjungan yang direncanakan berlangsung selama 14 hari. Surat ini mencantumkan nama Menteri Maman sebagai pihak yang merekomendasikan kunjungan tersebut.
Namun, publik menanggapi dengan kritis karena surat tersebut dianggap tidak pantas mengingat posisi istri menteri bukanlah pejabat pemerintahan, sehingga penggunaan fasilitas negara dipertanyakan. Isu ini cepat menyebar di media sosial dan menimbulkan spekulasi terkait penyalahgunaan wewenang.
Klarifikasi Menteri UMKM
Menanggapi hal tersebut, Maman Abdurrahman angkat bicara dan memberikan penjelasan bahwa seluruh biaya perjalanan istrinya sepenuhnya ditanggung secara pribadi, tanpa menggunakan anggaran negara atau APBN. “Saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya,” jelas Maman dalam konferensi persnya.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan istrinya ke Eropa bukan dalam kapasitas resmi sebagai istri pejabat negara, melainkan untuk mendampingi anaknya yang sedang mengikuti kompetisi International World Innovative Student Expo. “Anak saya saat ini masih SMP dan sedang mewakili Indonesia dalam kompetisi tersebut. Istri saya mendampingi dan menemani anak saya selama kegiatan ini berlangsung,” tambahnya.
Proses Transparansi dan Tindak Lanjut
Sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi sebagai pejabat publik, Maman berencana untuk mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberikan klarifikasi dan menyerahkan dokumen-dokumen terkait perjalanan tersebut. “Nanti jam 15.00 WIB saya akan datang ke KPK dan menjelaskan semuanya secara lengkap,” ujar Menteri UMKM.
KPK sendiri telah menerima dokumen terkait dan sedang mempelajari bukti-bukti yang diserahkan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa lembaganya akan memastikan apakah ada potensi penyalahgunaan fasilitas negara atau tidak dalam kasus ini.
Reaksi Publik dan Etika Pejabat
Kasus ini memicu diskusi luas di kalangan masyarakat mengenai batasan penggunaan fasilitas negara oleh keluarga pejabat, terutama yang tidak memiliki jabatan resmi. Banyak pihak mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pejabat negara dengan tidak mencampuri urusan pribadi menggunakan sarana resmi pemerintahan.
Meski Menteri UMKM sudah memberikan klarifikasi dan bukti bahwa biaya ditanggung pribadi, publik masih menunggu hasil pemeriksaan dari KPK untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan.
