Bekasi, Mata4.com – Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akibat dampak Siklon Senyar telah menyita perhatian dunia. Sejumlah negara—mulai dari Iran, Arab Saudi, Rusia, Inggris, AS, Jepang, Vietnam hingga Armenia—menyampaikan belasungkawa dan bahkan menawarkan bantuan. Meski demikian, Pemerintah Indonesia memilih menolak bantuan internasional dengan hormat. Hanya Malaysia yang diketahui berhasil mengirimkan bantuan medis ke Aceh.
Keputusan ini memunculkan pertanyaan publik: mengapa pemerintah menolak bantuan asing di tengah bencana besar yang menelan ratusan korban jiwa? Berikut penjelasan lengkapnya.
1. Pemerintah Menilai Masih Mampu Menangani Bencana
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani dampak banjir Sumatra. Pemerintah memiliki stok pangan, BBM, dan logistik yang masih mencukupi kebutuhan darurat para korban.
Tantangan terbesar justru terletak pada distribusi bantuan, sebab sejumlah wilayah masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur. Pemerintah sampai harus menggunakan helikopter untuk menjatuhkan bantuan langsung maupun dengan parasut agar dapat menjangkau daerah yang sulit ditembus.
Selain itu, pemerintah memiliki Dana Siap Pakai (DSP) dari APBN lebih dari Rp 500 miliar yang dialokasikan BNPB. Presiden Prabowo bahkan sudah memberikan instruksi agar anggaran tersebut dapat ditambah bila situasi mengharuskan.
Dengan kondisi ini, pemerintah menilai bahwa dukungan internal masih cukup dan belum membutuhkan intervensi negara lain.
2. Banjir Belum Berstatus Bencana Nasional
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menjelaskan bahwa status bencana nasional menjadi pintu masuk bantuan asing. Namun banjir Sumatra hingga saat ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden Prabowo.
Mengacu pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masuknya bantuan internasional harus melewati mekanisme ketat dan mendapatkan izin resmi dari BNPB. Selama status bencana belum dinaikkan ke tingkat nasional, pemerintah cenderung mengutamakan penanganan domestik.
Bantuan 2 Ton Obat-obatan dari Malaysia
Meski Indonesia menolak bantuan internasional, Malaysia menjadi satu-satunya negara yang telah berhasil mengirimkan bantuan medis ke Aceh. Bantuan berupa dua juta keping obat-obatan dan alat medis seberat dua ton tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada 29 November 2025.
Kedekatan geografis Aceh dan Malaysia yang hanya dipisahkan Selat Malaka membuat bantuan dapat dikirim dengan cepat menggunakan pesawat kargo khusus. Pengiriman ini bekerja sama dengan Gomez Medical Services dan tim kemanusiaan Blue Sky Rescue Malaysia.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa hingga 4 Desember 2025, terdapat 277 korban meninggal dan 193 orang hilang akibat banjir dan longsor yang dipicu hujan ekstrem selama dua hari.
Bantuan Pemerintah Indonesia untuk Korban Banjir
Pemerintah telah menyalurkan bantuan ke berbagai wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Beberapa di antaranya adalah:
Bantuan Logistik Kementerian Pertanian (Rp 34,8 miliar)
- 25 ton beras
- 35 ton minyak goreng
- 38 ton gula
- 2.480 dus air mineral
- 1.780 dus susu
- Sosis, mie instan, sarden
- Kopi, teh, pakaian, pembalut, telur
Total bantuan pemerintah sejauh ini mencapai Rp 107,6 miliar.
Bantuan Kementerian Sosial (Rp 2,6 miliar)
- Pendirian dapur umum
- Santunan kematian Rp 15 juta per korban
- Bantuan korban luka-luka Rp 5 juta
Bantuan Komdigi
- Bantuan logistik
- Layanan komunikasi darurat dengan internet Starlink
Bantuan dari kementerian dan lembaga lain juga terus mengalir untuk memastikan kebutuhan mendesak para korban terpenuhi.
Kesimpulan
Pemerintah Indonesia menolak bantuan asing untuk banjir Sumatra karena menilai masih mampu menangani bencana dengan sumber daya sendiri, serta karena belum adanya penetapan status bencana nasional yang menjadi dasar masuknya bantuan internasional.
Meski begitu, dukungan domestik terus dimaksimalkan dan distribusi bantuan ditingkatkan agar seluruh wilayah terdampak dapat segera memperoleh pertolongan. Pemerintah berkomitmen bahwa penanganan bencana ini tetap menjadi prioritas hingga situasi pulih sepenuhnya.
About the Author
