Jakarta, Mata4.com – Gelombang desakan pembenahan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini semakin meluas. Tidak hanya datang dari pesantren dan struktur formal di Indonesia, suara kritik juga mengemuka dari jaringan diaspora. Melalui Konsolidasi Virtual Warga NU se-Dunia yang digelar pada Senin (8/12/2025), sebanyak 910 kader dari berbagai negara menyatakan sikap tegas mendukung supremasi Syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi organisasi.
Forum ini menyoroti krisis kepemimpinan di PBNU dan menyampaikan seruan agar seluruh manuver politik praktis dihentikan, terutama yang berpotensi menyeret NU keluar dari Khittah 1926, garis dasar organisasi yang menegaskan peran NU sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah (organisasi keagamaan dan sosial), bukan alat kepentingan kekuasaan.
Juru Bicara Forum Silaturrahim Kader NU se-Dunia, Syukron MD, menegaskan bahwa NU didirikan untuk menjaga kemuliaan Islam (‘izzul Islam wal Muslimin), bukan terjebak dalam politik tarik menarik kepentingan. Ia menyinggung polemik terkait konsesi tambang yang belakangan dianggap memicu eskalasi konflik internal.
“Menyeret NU ke pusaran politik dan kontestasi tarik tambang jelas bertentangan dengan tujuan pendiriannya,” tegas Syukron. Mantan Wakil Sekretaris PWNU Jatim (2018–2023) itu menilai bahwa Muqoddimah Qonun Asasi telah memberikan mandat jelas agar NU menjaga akidah, martabat ulama, serta kesejahteraan umat—bukan menjadi arena perebutan pengaruh.
Dalam pernyataannya, forum diaspora juga menegaskan dukungan penuh terhadap Rapat Pleno PBNU yang diinisiasi Rais Aam pada 9–10 Desember 2025. Mereka menilai keputusan Syuriyah bersifat mutlak dan mengikat seluruh elemen organisasi, termasuk terkait pengisian masa transisi kepemimpinan.
“Kami mendukung langkah Syuriyah PBNU menggelar Rapat Pleno… termasuk pengangkatan Pj Ketua Umum dan penetapan jadwal Muktamar ke-35,” kata Syukron. Dukungan ini sekaligus mengonfirmasi bahwa diaspora NU telah menerima posisi demisioner KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan siap menyambut babak baru konsolidasi kepemimpinan.
Syukron bahkan menyampaikan bahwa bila diperlukan, Gus Yahya dapat diundang ke forum resmi untuk menyampaikan salam perpisahan sebagai bentuk proses transisi yang elegan dan lapang dada.
Forum diaspora juga mengimbau agar pertemuan-pertemuan kultural para kiai di berbagai daerah—seperti di Bangkalan, Ploso, Tebuireng, hingga Cirebon—tidak dibenturkan dengan keputusan formal organisasi. Meski forum kultural merupakan ekspresi keulamaan yang sah, mekanisme organisasi tetap berada pada kewenangan Syuriyah PBNU.
Syukron berharap Rapat Pleno dapat mengakhiri kegaduhan yang telah berkepanjangan dan mengembalikan suasana organisasi dari “gegeran” menjadi “ger-geran,” yakni kembali harmonis dan penuh kerukunan. Ia juga mengajak seluruh warga NU untuk menahan diri dari penyebaran narasi yang menyudutkan pimpinan organisasi demi menjaga marwah dan kedamaian internal.
Dengan dukungan 910 kader dari berbagai belahan dunia, konsolidasi diaspora ini mempertegas bahwa isu kepemimpinan PBNU bukan lagi sekadar persoalan domestik, melainkan menjadi perhatian global warga nahdliyin yang menginginkan NU tetap teguh pada prinsip, bersih dari kepentingan pragmatis, dan kembali ke Khittah 1926.
About the Author
