
Bekasi, Mata4.com — Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, menegaskan modernisasi transportasi di Kota Bekasi harus dilakukan secara inklusif tanpa mematikan angkutan umum yang sudah ada. Hal itu disampaikannya saat kegiatan reses di Kantor RW 09, Kelurahan Arenjaya, Jumat (13/2/2026) sore.
Menurut Evi, dinamika terakhir di sektor transportasi, termasuk adanya aksi demonstrasi dari kalangan transportasi, menjadi perhatian Komisi II DPRD sebagai mitra kerja Dinas Perhubungan. Karena itu, pihaknya akan melakukan pendalaman dan pembahasan lanjutan terhadap persoalan tersebut.
“Modernisasi transportasi tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa merangkul semua pihak,” ujar Evi dalam forum reses tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah pada prinsipnya ingin mendorong sistem angkutan umum yang lebih tertata, mudah diakses, terjangkau, nyaman, dan aman sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Namun pendekatan terhadap angkutan eksisting dinilai penting agar tidak menimbulkan konflik.
Evi menyebut model integrasi seperti JakLingko dapat menjadi referensi, di mana angkutan yang sudah ada tetap diberdayakan namun dikelola dengan sistem yang lebih transparan dan berbasis digital.
“Yang terpenting, kebijakan harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas tanpa mematikan mata pencaharian pelaku transportasi yang sudah ada,” katanya.
Komisi II DPRD Kota Bekasi, lanjut dia, akan mengawal pembahasan tersebut agar kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah. (Nuri)

