Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, secara tegas menginstruksikan seluruh kader partai di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Instruksi ini disampaikan Megawati dalam pidato politiknya pada penutupan Kongres ke-VI PDIP yang berlangsung di Denpasar, Bali, pada Jumat malam (1/8). Pidato tersebut menjadi sorotan publik karena menunjukkan sikap tegas Megawati dalam menjaga stabilitas politik nasional pasca-Pemilu 2024.
“Saya minta seluruh kader PDIP, dari pusat sampai ranting, untuk menghormati hasil demokrasi dan mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita ini partai nasionalis, partai ideologis. Kita berjuang untuk Indonesia, bukan untuk ego kekuasaan,” tegas Megawati di hadapan ribuan peserta kongres.
Langkah Politik yang Realistis dan Strategis
Pernyataan ini dinilai sebagai sikap politik yang realistis dan strategis dari PDIP, mengingat partai tersebut sebelumnya menjadi rival utama dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Megawati menekankan bahwa ketika proses demokrasi telah berjalan dan rakyat sudah memilih, maka semua pihak harus bersikap dewasa dan menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.
“Sudah selesai pemilu. Kita ini bangsa yang besar. Mari bersatu membangun negeri ini bersama, bukan saling menjatuhkan,” lanjutnya.
Dalam arahannya, Megawati juga meminta seluruh kader untuk tetap kritis namun konstruktif. Ia menegaskan bahwa mendukung pemerintah bukan berarti kehilangan fungsi kontrol, tetapi memberikan dukungan demi kepentingan rakyat sambil tetap menjaga identitas ideologis partai.
Sinyal Koalisi atau Oposisi Konstruktif?
Pernyataan Megawati tersebut menimbulkan spekulasi di kalangan pengamat politik. Sebagian menilai ini sebagai sinyal bahwa PDIP membuka ruang untuk bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, baik secara formal di pemerintahan maupun sebagai oposisi yang bertanggung jawab.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers usai penutupan kongres, menegaskan bahwa sikap partai tetap berada dalam jalur ideologi Pancasila dan prinsip konstitusi. Soal posisi PDIP ke depan—baik di dalam atau di luar pemerintahan—akan ditentukan melalui keputusan politik lebih lanjut.
“Yang jelas, PDIP bukan partai yang suka bikin gaduh. Kita akan ambil peran yang paling bermanfaat bagi rakyat dan bangsa,” ujar Hasto.
www.service-ac.id
Pesan Persatuan di Tengah Polarisasi
Megawati juga menggunakan pidato ini untuk menyerukan persatuan nasional di tengah potensi polarisasi pasca pemilu. Ia mengingatkan bahwa rakyat sudah lelah dengan konflik politik yang berkepanjangan, dan saatnya semua elemen bangsa kembali fokus pada kerja-kerja nyata.
“Bangsa ini tidak boleh terus-terusan sibuk dengan perpecahan elit. Sudah waktunya kembali bekerja, turun ke bawah, dengar suara rakyat. Itu tugas kita bersama,” tegas Megawati.
Respon Kader di Daerah
Sejumlah kader di daerah menyambut baik arahan Ketua Umum. Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Kusnadi, menyatakan bahwa arahan tersebut adalah bentuk kedewasaan politik Megawati sebagai negarawan.
“Ini menunjukkan bahwa PDIP tetap mengedepankan kepentingan nasional di atas segalanya. Kita siap mendukung pemerintah demi stabilitas dan pembangunan,” ujar Kusnadi.
Ketua DPC PDIP Medan, Hendra Silalahi, menambahkan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan tersebut dengan menjaga komunikasi baik dengan struktur pemerintahan daerah, serta memastikan program-program pemerintah pusat bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kesimpulan
Dengan instruksi langsung dari Megawati Soekarnoputri agar kader PDIP mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, partai banteng itu menunjukkan sikap dewasa, negarawan, dan bertanggung jawab dalam dinamika demokrasi nasional. Meski berasal dari kubu lawan dalam pemilu, PDIP menegaskan bahwa persatuan nasional dan kepentingan rakyat adalah prioritas utama.
Langkah ini dinilai akan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas politik nasional dan mempercepat proses konsolidasi pembangunan pasca pemilu. Dalam politik, rivalitas boleh terjadi, tetapi ketika mandat rakyat sudah diberikan, maka semua pihak harus bersatu demi Indonesia.
About the Author
