Medan, Mata4.com – Sebuah aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar oleh ratusan masyarakat sipil di depan Gedung DPRD Sumatera Utara berujung pada pengamanan 39 orang oleh aparat kepolisian, Selasa (27/8). Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap rencana kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai sangat tidak tepat waktu dan tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Latar Belakang Aksi: Kenaikan Tunjangan DPR yang Menuai Kontroversi
Rencana pemerintah dan DPR untuk menaikkan tunjangan anggota legislatif mulai mencuat sejak beberapa bulan lalu dan memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Dalam kondisi ekonomi yang masih dilanda tantangan berat akibat dampak pandemi Covid-19, inflasi yang tinggi, dan berbagai masalah sosial ekonomi lainnya, wacana kenaikan tunjangan ini dianggap tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Menurut data resmi, tunjangan DPR yang diusulkan mengalami kenaikan hingga 30% dari besaran sebelumnya, termasuk tunjangan untuk transportasi, komunikasi, dan fasilitas lainnya. Kebijakan ini disinyalir akan menambah beban anggaran negara hingga miliaran rupiah setiap tahunnya.
Masyarakat luas, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah dan aktivis anti-korupsi, menganggap bahwa dana tersebut seharusnya dialihkan untuk memperkuat program sosial, kesehatan, dan pendidikan yang lebih mendesak dan dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat.
Kronologi Aksi Unjuk Rasa di Medan
Sejak pagi hari, sejumlah massa mulai berkumpul di depan Gedung DPRD Sumatera Utara dengan membawa berbagai atribut, seperti spanduk bertuliskan “Tolak Tunjangan Mewah DPR”, “Anggaran Rakyat untuk Rakyat”, dan “DPR Harus Berpihak pada Rakyat”. Massa yang terdiri dari mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, serta warga biasa ini melakukan orasi secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka.
Koordinator aksi, Faisal, menjelaskan bahwa tuntutan mereka sangat jelas, yakni membatalkan kenaikan tunjangan DPR dan mengalihkan anggaran tersebut ke program yang lebih produktif seperti penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan layanan kesehatan.
“Kami datang untuk menyuarakan keadilan. Tidak pantas wakil rakyat menikmati fasilitas mewah sementara rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Dinamika dan Ketegangan Saat Aksi
Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB itu pada awalnya berjalan damai dan tertib. Namun, sekitar pukul 11.30 WIB, situasi mulai memanas ketika sebagian peserta mulai melakukan tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum, seperti memblokade jalan utama di depan gedung DPRD Sumut dan membakar ban bekas.
Asap hitam dari ban yang dibakar menyebar ke udara, membuat suasana semakin tegang dan memancing reaksi warga serta aparat keamanan. Petugas kepolisian yang berjaga di lokasi langsung mengambil tindakan dengan mengerahkan unit pengurai massa dan memperingatkan peserta agar tidak melakukan tindakan anarkis.
Namun, karena beberapa peserta dianggap tidak mengindahkan peringatan tersebut, polisi akhirnya mengamankan 39 orang yang diduga menjadi provokator dan melakukan tindakan yang berpotensi memicu kerusuhan.
Pernyataan Resmi Kapolrestabes Medan
Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, menjelaskan bahwa pengamanan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat luas.
“Kami memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun harus tetap dalam koridor hukum dan tidak merugikan pihak lain. Pengamanan terhadap 39 orang ini merupakan langkah preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya saat konferensi pers.
Kapolrestabes juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan proses pemeriksaan sesuai prosedur dan memastikan hak-hak para peserta aksi tetap dihormati selama proses berlangsung.
www.service-ac.id
Tanggapan DPRD Sumatera Utara
Ketua DPRD Sumatera Utara, Hendra Wijaya, yang hadir menemui para pengunjuk rasa, menyatakan bahwa aspirasi masyarakat sangat penting dan menjadi perhatian serius bagi DPRD.
“Kami berterima kasih atas masukan yang disampaikan dan akan mempertimbangkan aspirasi ini dalam pembahasan selanjutnya mengenai tunjangan DPR. Kami juga berkomitmen untuk menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan dengan transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
Hendra menambahkan bahwa DPRD akan membuka dialog lebih lanjut dengan masyarakat untuk mencari solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan rakyat dan tugas para wakil rakyat.
Perspektif Masyarakat dan Aktivis
Reaksi dari masyarakat dan aktivis terhadap rencana kenaikan tunjangan DPR sangat kuat. Ratna, seorang mahasiswa peserta aksi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut.
“Kami ingin wakil rakyat berempati dan menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan rakyat. Kenaikan tunjangan di tengah kesulitan ekonomi adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya dengan tegas.
Sementara itu, perwakilan LSM antikorupsi menekankan pentingnya transparansi anggaran dan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana publik agar kebijakan seperti ini tidak menjadi ladang pemborosan.
Implikasi Ekonomi dan Sosial
Kenaikan tunjangan anggota DPR yang mencapai puluhan persen tentu berimplikasi pada bertambahnya beban fiskal negara. Para ahli ekonomi menyarankan agar pemerintah dan legislatif lebih fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas layanan publik dibandingkan meningkatkan tunjangan elit politik.
Selain itu, publik yang sudah mengalami tekanan ekonomi akibat inflasi dan pandemi tentu merasa keputusan ini sangat tidak sensitif dan menambah ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif.
Harapan dan Jalan ke Depan
Aksi penolakan di Medan merupakan cermin dari keresahan publik terhadap kebijakan yang dianggap jauh dari aspirasi rakyat. Masyarakat menuntut agar wakil mereka di DPR dapat lebih bertanggung jawab dan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok.
Dialog konstruktif antara pemerintah, DPR, dan masyarakat harus terus dijaga agar kebijakan yang diambil dapat mencerminkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata.
Sebagai penutup, aksi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen bangsa bahwa pengelolaan anggaran negara harus selalu diawasi secara ketat dan setiap kebijakan harus memiliki dampak positif yang jelas bagi masyarakat luas.
About the Author
