Jakarta, Mata4.com – Nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi sorotan publik setelah sebuah foto yang memperlihatkan dirinya sedang bermain domino bersama Azis Wellang, seorang pria yang pernah menjadi tersangka kasus pembalakan liar, beredar luas di media sosial.
Foto yang diambil dalam suasana santai itu langsung menuai kritik dari sejumlah pihak. Pasalnya, sebagai Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni merupakan pejabat negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pelestarian hutan dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan kehutanan, termasuk pembalakan liar yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia.
Kontroversi ini menjadi isu hangat, terutama di kalangan pemerhati lingkungan dan masyarakat sipil yang selama ini menyoroti komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola hutan dan memberantas praktik illegal logging.
Awal Mula Foto Viral
Foto tersebut beredar di media sosial sejak Kamis malam (5/9), dan memperlihatkan Raja Juli tengah berada di sebuah ruangan sambil bermain domino bersama beberapa orang. Salah satu pria yang berada di meja yang sama diidentifikasi sebagai Azis Wellang, seorang eks tersangka kasus pembalakan liar di kawasan Sulawesi Tengah.
Belum diketahui siapa yang pertama kali membagikan foto tersebut ke publik. Namun, dalam waktu singkat, foto itu menjadi viral dan menimbulkan berbagai spekulasi serta interpretasi di media sosial, bahkan menimbulkan opini bahwa ada kedekatan antara Menteri Kehutanan dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam kejahatan kehutanan.
Klarifikasi dari Menteri Kehutanan
Menanggapi viralnya foto tersebut, Raja Juli Antoni langsung memberikan klarifikasi resmi melalui unggahan media sosial pada Jumat pagi (6/9/2025). Dalam pernyataannya, ia menyampaikan enam poin penting yang menjelaskan kronologi kejadian serta menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui latar belakang hukum dari orang-orang yang hadir saat itu.
Berikut ringkasan klarifikasinya:
- Kehadiran atas Undangan Resmi
Raja Juli menyebut bahwa kehadirannya dalam acara tersebut merupakan bentuk penghormatan atas undangan Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Kadir Karding. Acara digelar di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). - Pertemuan Bersifat Silaturahmi
Dalam acara itu, Raja Juli berdiskusi dengan sejumlah tokoh masyarakat KKSS selama lebih dari dua jam. Menurutnya, pembahasan hanya seputar adat, sosial-budaya, dan tidak menyentuh urusan kehutanan. - Momen Bermain Domino Terjadi Saat Akan Pulang
Setelah berpamitan, ia sempat singgah ke ruang tamu dan melihat beberapa orang sedang bermain domino. Atas ajakan tuan rumah, ia dan Menteri Karding ikut bergabung bermain selama dua putaran saja. - Tidak Mengenal Peserta Lain
Raja Juli menegaskan bahwa ia tidak mengenal semua orang yang ada di ruangan tersebut secara pribadi. Termasuk Azis Wellang, yang belakangan diketahui memiliki rekam jejak hukum terkait pembalakan liar. - Baru Mengetahui Identitas Usai Foto Viral
Ia menyatakan baru mengetahui identitas Azis Wellang setelah foto itu tersebar luas dan menjadi perbincangan di media sosial. - Komitmen terhadap Penegakan Hukum
Dalam penutup klarifikasinya, Raja Juli menegaskan bahwa ia tetap menjunjung tinggi komitmen penegakan hukum di sektor kehutanan dan tidak akan melindungi siapapun yang terbukti melanggar hukum.
“Saya memahami keprihatinan publik. Namun, saya ingin memastikan bahwa tidak ada pembahasan terkait isu kehutanan dalam pertemuan tersebut. Komitmen saya terhadap pelestarian hutan dan penegakan hukum tetap tidak berubah,” tulis Raja Juli dalam unggahannya.
Reaksi dari Berbagai Pihak
Klarifikasi tersebut mendapat respons beragam. Sejumlah warganet dan pengamat menilai penjelasan Raja Juli sudah cukup memadai, dan menganggap pertemuan itu sebagai sesuatu yang kebetulan dan tidak disengaja.
Namun, di sisi lain, beberapa kelompok masyarakat sipil dan pemerhati lingkungan menyatakan keprihatinan. Mereka menilai bahwa meskipun tidak ada unsur kesengajaan, kejadian tersebut tetap menimbulkan kesan negatif dan perlu dijadikan pembelajaran.
Direktur Eksekutif Forum Konservasi Hutan Indonesia (FKHI), Muhammad Ramadhan, menyatakan bahwa pejabat publik seharusnya lebih selektif dalam berinteraksi sosial, terutama di sektor-sektor yang rawan konflik kepentingan.
“Kami tidak ingin langsung menyimpulkan, tetapi tentu saja seorang menteri kehutanan seharusnya sangat berhati-hati dalam memilih forum dan pergaulan, apalagi dengan individu yang memiliki rekam jejak hukum di sektor kehutanan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi kehutanan, Anita Sari, menyebut bahwa klarifikasi dari Raja Juli perlu dihormati, namun pihaknya tetap akan melakukan komunikasi dengan kementerian terkait untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran etik atau prosedural yang terjadi.
“Kami akan dalami dulu penjelasan resminya. Sepanjang tidak ada pelanggaran hukum atau administratif, maka ini bisa menjadi catatan etik ke depan,” jelas Anita.
Pentingnya Etika Jabatan dan Kehati-hatian Pejabat Publik
Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya etika jabatan dan kehati-hatian pejabat publik dalam berinteraksi di ruang publik maupun privat. Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, seorang pejabat negara, khususnya di bidang kehutanan yang kerap bersinggungan dengan kepentingan ekonomi besar, dituntut untuk menjaga jarak dari potensi konflik kepentingan.
Kode Etik Pejabat Publik dan Kode Etik Jurnalistik sama-sama menekankan pentingnya integritas, transparansi, serta perlunya klarifikasi saat muncul dugaan yang dapat merusak kepercayaan publik.
Hingga saat ini, belum ditemukan bukti bahwa pertemuan tersebut mengandung pelanggaran hukum. Namun, persepsi publik dan simbolisme dari pertemuan seperti ini kerap kali menjadi perhatian lebih besar daripada substansinya.
Kesimpulan: Transparansi dan Tanggung Jawab Publik
Kasus ini menunjukkan bahwa dalam era keterbukaan informasi dan pengawasan publik yang tinggi, seorang pejabat publik tidak hanya dituntut bersih secara hukum, tetapi juga harus cermat dalam membangun persepsi publik yang positif.
Klarifikasi yang cepat dan terbuka seperti yang dilakukan Raja Juli Antoni patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab publik. Namun demikian, ke depan, sikap kehati-hatian dan konsistensi dalam menjaga integritas akan menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja pejabat, tidak hanya dari hasil kerja, tetapi juga dalam perilaku sehari-hari.
Redaksi akan terus mengikuti perkembangan isu ini dan menyajikan informasi lanjutan jika ada pernyataan resmi dari lembaga terkait, baik dari Kementerian Kehutanan maupun aparat penegak hukum.
About the Author
