Jakarta, Mata4.com — Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengimbau Shell Indonesia untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan di tengah rencana efisiensi yang tengah dipertimbangkan oleh perusahaan minyak dan gas tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers pada Senin, 22 September 2025, sebagai respons terhadap kekhawatiran yang berkembang di kalangan tenaga kerja dan publik.
Respons Pemerintah atas Isu PHK di Industri Migas
Isu efisiensi yang berpotensi berdampak pada tenaga kerja di Shell Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat posisi penting sektor migas dalam perekonomian nasional. Bahlil menegaskan bahwa Shell sebagai salah satu pemain besar di industri energi harus tetap memperhatikan kesejahteraan karyawannya.
“Di saat tantangan pasar global semakin berat, efisiensi tentu diperlukan. Namun, saya yakin manajemen Shell memiliki hati nurani dan dapat mempertimbangkan nasib para pekerja dalam mengambil keputusan,” ujar Bahlil.
Menurutnya, pemutusan hubungan kerja bukan hanya soal bisnis semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial yang bisa berdampak luas, terutama bagi karyawan dan keluarga mereka serta komunitas sekitar.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kondisi Ekonomi Sulit
Bahlil menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) menjadi hal yang tak terpisahkan dari praktik bisnis yang berkelanjutan. “Kami berharap Shell dapat memprioritaskan aspek sosial dalam setiap kebijakan, terlebih saat kondisi ekonomi dan energi global sedang mengalami dinamika besar,” jelasnya.
Selain itu, Menteri Investasi menekankan bahwa hubungan yang harmonis antara perusahaan asing dan tenaga kerja Indonesia merupakan pondasi penting untuk menjaga iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.
“Kalau perusahaan merusak hubungan dengan pekerja, tentu akan mengganggu stabilitas dan produktivitas jangka panjang,” tambah Bahlil.
Pemerintah Siap Fasilitasi Dialog dan Mediasi
Pemerintah melalui BKPM dan kementerian terkait siap memfasilitasi dialog antara manajemen Shell dan serikat pekerja. Bahlil mengatakan bahwa ruang diskusi yang terbuka sangat penting agar solusi terbaik dapat dicapai tanpa menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.
“Kami ingin semua suara didengar, termasuk aspirasi pekerja dan kebutuhan perusahaan. Pemerintah hadir sebagai fasilitator agar tidak ada pihak yang dirugikan,” katanya.
Kondisi Industri Minyak dan Gas Global dan Lokal
Industri minyak dan gas dunia kini menghadapi sejumlah tantangan besar, seperti fluktuasi harga minyak mentah, pergeseran global menuju energi bersih, serta tekanan regulasi lingkungan yang semakin ketat. Dalam konteks ini, banyak perusahaan melakukan restrukturisasi dan efisiensi untuk menjaga daya saing.
Shell Indonesia sebagai bagian dari perusahaan global pun tidak terlepas dari tekanan ini. Namun, pemerintah berharap bahwa efisiensi dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan bertanggung jawab.
“Industri ini memang menghadapi perubahan besar, tapi bukan berarti kita harus mengorbankan kesejahteraan pekerja,” kata Dr. Rina Santoso, pengamat energi dari Universitas Indonesia.
Belum Ada Pernyataan Resmi dari Shell Indonesia
Hingga saat ini, Shell Indonesia belum memberikan konfirmasi resmi terkait isu rencana PHK tersebut. Namun, sejumlah sumber internal perusahaan menyebutkan bahwa Shell tengah meninjau kembali skala efisiensi agar dampak sosial bisa diminimalisasi.
Seorang narasumber dari lingkungan perusahaan mengatakan, “Shell menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan karyawan dan masyarakat. Mereka berupaya mencari solusi yang berimbang.”
Perspektif Serikat Pekerja dan Karyawan
Serikat Pekerja Migas Indonesia (SPMI) menyatakan kekhawatirannya terkait rencana efisiensi tersebut. Ketua SPMI, Agus Prasetyo, menegaskan bahwa pekerja berharap proses apapun yang dilakukan perusahaan harus melibatkan dialog dan jaminan perlindungan.
“PHK harus menjadi pilihan terakhir dan dilakukan dengan prosedur yang transparan serta kompensasi yang adil,” ujar Agus.
Karyawan Shell yang enggan disebutkan namanya juga menyampaikan keresahan mereka. “Kami berharap perusahaan mendengar suara kami. Banyak dari kami yang sudah bertahun-tahun bekerja di sini dan ingin keberlangsungan pekerjaan tetap terjaga,” katanya.
Dampak Sosial dan Ekonomi PHK di Sektor Migas
PHK massal di sektor migas berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas, termasuk peningkatan angka pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, dan ketidakstabilan sosial di wilayah tempat perusahaan beroperasi.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sektor migas menyerap puluhan ribu tenaga kerja langsung dan tidak langsung di Indonesia, sehingga setiap perubahan besar dalam struktur tenaga kerja harus dikelola dengan hati-hati.
Harapan dan Solusi ke Depan
Dalam pernyataannya, Bahlil menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja untuk menemukan solusi terbaik. Dukungan pelatihan ulang (reskilling) dan penempatan kembali (redeployment) menjadi salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan untuk mengurangi dampak PHK.
“Investasi pada sumber daya manusia harus menjadi bagian dari strategi efisiensi,” kata Bahlil.
Selain itu, pemerintah mendorong perusahaan agar memanfaatkan program-program pemerintah yang mendukung transformasi energi dan pembangunan kapasitas tenaga kerja agar masa depan industri migas di Indonesia tetap cerah dan berkelanjutan.
Penutup
Isu PHK di Shell Indonesia menjadi salah satu cermin tantangan besar yang dihadapi industri migas global dan lokal saat ini. Pemerintah, melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, berupaya memastikan agar proses efisiensi tidak mengorbankan kesejahteraan tenaga kerja dan tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan.
About the Author
