Jakarta, Mata4.com — Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Mahkamah Agung India pada Selasa (7/10), saat seorang pria tak dikenal melemparkan sepatu ke arah Ketua Mahkamah Agung India, Dhananjaya Yeshwant Chandrachud. Kejadian berlangsung ketika sidang tengah berjalan dan sontak menciptakan ketegangan di dalam ruang sidang tertinggi negara tersebut.
Meskipun sepatu tersebut tidak mengenai Ketua Mahkamah Agung, insiden ini langsung menjadi perhatian publik dan media nasional. Aparat keamanan bertindak cepat dan berhasil mengamankan pelaku tanpa menimbulkan kerusuhan lebih lanjut. Pelaku langsung dibawa keluar dari ruang sidang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
Situasi Terkendali, Sidang Tetap Dilanjutkan
Berdasarkan pantauan media lokal, peristiwa itu terjadi saat pengadilan tengah menggelar sidang sejumlah perkara penting yang sedang dalam tahap pembacaan argumentasi. Lemparan sepatu dilakukan dari area pengunjung sidang, yang biasanya terbuka untuk publik, termasuk para pengacara dan jurnalis.
Meski insiden tersebut sempat mengganggu jalannya sidang, Ketua Mahkamah Agung tetap melanjutkan proses hukum tanpa menunda jadwal yang telah ditetapkan. Pihak keamanan dalam pengadilan segera memperketat penjagaan di seluruh area kompleks Mahkamah Agung guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Juru bicara Mahkamah Agung belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini, namun menyampaikan bahwa lembaga tetap berkomitmen menjaga ketertiban dan wibawa proses peradilan.
Dugaan Motif Pelaku: Rasa Frustrasi terhadap Sistem Peradilan
Menurut informasi awal yang dikumpulkan dari sejumlah sumber kepolisian, pelaku diduga memiliki latar belakang sebagai seorang yang pernah terlibat dalam proses hukum dan menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan pengadilan. Namun, hingga kini pihak berwenang belum merilis identitas pelaku secara resmi, mengingat penyelidikan masih berlangsung.
“Pelaku saat ini sedang kami periksa untuk memastikan motifnya. Ada indikasi bahwa ia memiliki ketidakpuasan terhadap proses hukum yang pernah ia jalani, namun kami belum bisa menyimpulkan sebelum pemeriksaan tuntas,” ujar seorang pejabat kepolisian yang tidak ingin disebutkan namanya karena alasan prosedural.
Tindakan pelaku disebut sebagai bentuk protes pribadi yang dilakukan secara spontan, namun aparat menegaskan bahwa tindakan tersebut tetap tergolong sebagai pelanggaran hukum dan dapat diproses secara pidana.
Reaksi dari Publik dan Pemerhati Hukum
Peristiwa ini memancing beragam reaksi dari masyarakat, terutama kalangan praktisi hukum dan pengamat sistem peradilan di India. Sebagian besar menyayangkan tindakan kekerasan tersebut, dan menegaskan bahwa ketidakpuasan terhadap lembaga peradilan seharusnya disampaikan melalui mekanisme hukum, bukan melalui aksi provokatif yang membahayakan pihak lain.
“Ini merupakan peringatan penting bahwa sistem peradilan harus terus dievaluasi, tetapi kita tidak bisa membenarkan tindakan semacam ini. Tindakan kekerasan tidak akan membawa solusi,” ujar seorang profesor hukum dari Universitas Delhi.
Organisasi Advokat India (Bar Council of India) juga mengeluarkan pernyataan yang mengutuk insiden tersebut dan meminta adanya evaluasi terhadap sistem keamanan pengadilan. Mereka menekankan pentingnya menciptakan ruang pengadilan yang aman, tidak hanya bagi hakim dan jaksa, tetapi juga bagi pengunjung sidang dan pencari keadilan.
Evaluasi Keamanan dan Refleksi Sistem Hukum
Insiden ini menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi sistem hukum di India. Dengan jumlah perkara yang menumpuk, lamanya proses pengadilan, dan kompleksitas birokrasi hukum, banyak pihak menilai perlunya reformasi menyeluruh yang bersifat jangka panjang. Namun, reformasi tersebut harus tetap berjalan dalam kerangka hukum yang demokratis dan tidak mengorbankan prinsip keadilan.
Pihak Mahkamah Agung disebut akan meninjau ulang protokol keamanan bagi pengunjung, termasuk pengacara dan pihak-pihak yang sedang bersidang, untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Sejauh ini belum ada korban akibat insiden tersebut, dan proses hukum terhadap pelaku akan dilakukan sesuai prosedur. Polisi memastikan bahwa hak-hak hukum pelaku tetap dijamin selama proses penyidikan berlangsung.

