Jakarta, Mata4.com — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia kembali mencatatkan capaian gemilang dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk ke-17 kalinya sejak tahun 2008, kementerian tersebut berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini dinilai sebagai bukti komitmen Kemenko Perekonomian dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
Apa Itu Opini WTP?
Opini WTP adalah bentuk penilaian tertinggi yang diberikan oleh BPK dalam audit laporan keuangan instansi pemerintah. Laporan keuangan yang mendapat opini ini dinilai telah:
- Disusun secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif
- Tidak mengandung penyimpangan material
- Taat terhadap peraturan perundang-undangan
- Menyajikan informasi yang memadai dan transparan
BPK menyampaikan bahwa opini WTP bukanlah sebuah “penghargaan”, melainkan penilaian objektif berdasarkan standar audit keuangan yang berlaku. Kendati demikian, opini ini menjadi indikator penting bahwa suatu lembaga negara telah menjalankan pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab.
Pemeriksaan oleh BPK
Laporan keuangan Kemenko Perekonomian diperiksa oleh auditor independen dari BPK sesuai dengan prosedur audit berbasis risiko. Pemeriksaan meliputi berbagai aspek, mulai dari proses perencanaan anggaran, penggunaan belanja operasional, pelaksanaan program prioritas, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
Dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK menyebut bahwa Kemenko Perekonomian telah mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar dan transparan, serta tidak ditemukan penyimpangan yang berdampak material terhadap informasi keuangan.
Tanggapan Resmi Kemenko Perekonomian
Menanggapi raihan opini WTP ke-17 ini, pihak Kemenko Perekonomian menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran internal yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran.
Dalam keterangan tertulis, kementerian menyatakan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama yang mengedepankan integritas, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Kami menjadikan opini WTP ini bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai bagian dari proses berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola. Pengawasan internal akan terus diperkuat, dan transparansi akan tetap menjadi prinsip utama,” ujar salah satu pejabat senior Kemenko Perekonomian.
Relevansi dan Dampak
Sebagai lembaga koordinator dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional, Kemenko Perekonomian memiliki peran penting dalam memastikan efisiensi anggaran dan keberhasilan program-program strategis. Oleh karena itu, akuntabilitas keuangan menjadi landasan utama dalam menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas kebijakan.
Capaian WTP yang berkelanjutan menunjukkan bahwa kementerian ini tidak hanya mampu menjalankan tugas koordinatif secara substantif, tetapi juga menunjukkan kinerja administratif yang baik. Hal ini menjadi contoh positif bagi kementerian dan lembaga lainnya dalam membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang andal.
Tantangan dan Komitmen Ke Depan
Di tengah kompleksitas dinamika ekonomi global dan kebutuhan pengelolaan fiskal yang efisien, tantangan pengelolaan keuangan pemerintah terus meningkat. Untuk itu, Kemenko Perekonomian menyatakan komitmennya untuk:
- Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal
- Mendorong digitalisasi proses pelaporan keuangan
- Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan
- Memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan secara tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat
Kementerian juga berencana memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk dengan lembaga pengawas dan kementerian teknis, guna memastikan pengawasan dan pelaporan anggaran semakin efisien dan bebas dari penyimpangan.
Penutup
Raihan opini WTP ke-17 dari BPK menjadi cerminan keberhasilan Kemenko Perekonomian dalam mempertahankan tata kelola keuangan yang profesional dan bertanggung jawab. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan efektivitas belanja negara, capaian ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil.
About the Author
