Jakarta, Mata4.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, membela penggunaan APBN untuk membangun ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk dan menewaskan puluhan santri.
Cak Imin menegaskan, pembangunan ulang ponpes tersebut layak dilakukan pemerintah karena bangunan itu menaungi sekitar 1.900 santri yang tetap membutuhkan fasilitas belajar yang layak.
“Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu-dua orang yang memprotes, apa solusi Anda dengan 1.900 santri yang sedang belajar?” ujar Cak Imin di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Ia menekankan kehadiran pemerintah penting untuk melindungi hak para santri dan mencegah kritik lain yang muncul jika pemerintah tidak bertindak.
“Yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar. Saya sangat tidak habis pikir dikritik, kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar,” tambahnya.
Cak Imin juga menegaskan bahwa pemerintah tetap memperhatikan unsur kelalaian dalam pembangunan Ponpes Al Khoziny.
“Soal ada yang salah kelalaian itu proses yang lain yang silahkan dilanjutkan. Tapi generasi kita yang sedang belajar harus terlindungi. Makanya Presiden memerintahkan untuk bukan saja diaudit, tapi juga dibantu,” jelasnya.
Namun, rencana tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Ekonom Nailul Huda dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai penggunaan APBN untuk bangunan milik individu tidak sesuai mekanisme anggaran.
“Semua uang yang keluar harus ada dokumennya. Penggunaan APBN untuk pembangunan kembali ponpes tidak elok karena kebutuhan masyarakat lain juga tinggi,” ujar Huda.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga menilai keputusan tersebut berpotensi memberi “hadiah” kepada pihak yang lalai. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, menekankan investigasi harus dilakukan terlebih dahulu.
Baca Juga:
cak imin tegaskan jkn putus ketimpangan
“Jangan sampai pihak yang lalai dan mengakibatkan 67 anak meninggal dunia malah diberi hadiah dengan biaya APBN. Ini sangat tidak adil dan melukai perasaan para korban serta publik,” tegas Retno.
Kritik dan pembelaan ini menyoroti dilema antara perlindungan hak santri untuk belajar dan mekanisme penggunaan anggaran negara, yang menjadi perhatian publik pasca-tragedi Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo.
About the Author
