Jakarta, Mata4.com — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berjalan satu tahun pada Oktober 2025. Dalam evaluasi tahun pertamanya, pemerintah melaporkan kemajuan signifikan di sektor ekonomi, khususnya dalam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran nasional.
Berdasarkan data resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan nasional turun menjadi 7,9 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,7 persen. Capaian ini menjadi titik terendah dalam lima tahun terakhir, menandai arah positif pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
“Ini adalah hasil dari konsistensi kebijakan yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat,” ujar Kepala BPS dalam konferensi pers yang digelar awal Oktober.
Penurunan ini sejalan dengan sejumlah program strategis yang diluncurkan pemerintah sejak awal menjabat, yang mencakup program padat karya, perlindungan sosial, serta penguatan sektor UMKM dan investasi daerah.
Strategi Ekonomi Pemerintah: Pro-Rakyat dan Terarah
Dalam setahun terakhir, pemerintah menjalankan beberapa program prioritas nasional yang diklaim berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi:
1. Program Padat Karya dan Pelatihan Kerja
Melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga pelatihan vokasi, pemerintah menggencarkan pelatihan keterampilan kerja, khususnya di sektor informal dan pedesaan. Program ini bertujuan meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran usia produktif.
2. Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Digital
UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional mendapat dukungan pembiayaan murah, pelatihan digitalisasi, dan pembukaan akses pasar. Pemerintah juga memperkuat ekosistem e-commerce lokal untuk mendorong pelaku usaha naik kelas.
3. Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Melalui integrasi data berbasis NIK dan verifikasi ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bantuan sosial disalurkan lebih terarah. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan subsidi energi turut menjaga daya beli masyarakat miskin.
4. Pembangunan Infrastruktur Berbasis Ketenagakerjaan
Pemerintah mendorong percepatan proyek infrastruktur, baik di sektor transportasi, pertanian, maupun energi, yang sekaligus menyerap ribuan tenaga kerja lokal, terutama di daerah.
Respons Presiden dan Wakil Presiden
Presiden Prabowo dalam pidatonya di forum ekonomi nasional, mengapresiasi kerja sama semua pihak dan menegaskan komitmen untuk memperkuat kehadiran negara dalam menyejahterakan rakyat.
“Kami tidak akan berhenti sampai angka kemiskinan ekstrem menjadi nol. Pemerintah hadir, bukan hanya di kota, tapi juga di desa-desa terpencil, pegunungan, dan pesisir,” ujar Prabowo.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran menekankan pentingnya pelibatan generasi muda dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Transformasi digital dan inovasi adalah kunci. Kami ingin anak muda bukan hanya mencari kerja, tapi menciptakan kerja. Negara akan dukung mereka,” ucap Gibran dalam kunjungannya ke Solo Technopark.
Pandangan Akademisi dan Ekonom
Sejumlah pengamat memberikan pandangan atas capaian tersebut. Dr. Indra Maulana, Ekonom dari Universitas Indonesia, menyebut bahwa penurunan kemiskinan dan pengangguran adalah indikator penting, tetapi bukan satu-satunya.
“Tantangannya adalah bagaimana memastikan kualitas pekerjaan yang tersedia. Banyak yang bekerja, tapi masih dalam sektor informal dan rentan,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah perlu menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memperkuat jaring pengaman sosial untuk menghadapi potensi krisis global.
Senada dengan itu, Lembaga Kajian Ekonomi dan Sosial Nasional (LKSN) juga merilis kajian yang menyebut bahwa kemajuan ini belum merata antarwilayah. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa, terutama Indonesia Timur, masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional.
Suara Masyarakat: “Sekarang Ada Harapan”
Di berbagai daerah, masyarakat mulai merasakan dampak dari program-program pemerintah. Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Siti Aisyah, seorang pelaku UMKM makanan ringan, mengaku usahanya mulai stabil berkat bantuan modal dan pelatihan dari dinas terkait.
“Dulu modal susah, sekarang sudah bisa pinjam lewat koperasi desa yang dibina pemerintah. Alhamdulillah ada perkembangan,” ujarnya.
Sementara itu, di Makassar, seorang lulusan SMK, Arif, kini bekerja di proyek infrastruktur pelabuhan. “Ikut pelatihan dari BLK. Dulu menganggur, sekarang kerja tiap hari. Gajinya lumayan,” katanya.
Tantangan dan Arah ke Depan
Meskipun pencapaian ini menjadi angin segar, sejumlah tantangan tetap mengadang. Ketidakpastian global, fluktuasi harga pangan dan energi, serta ketimpangan digital antarwilayah menjadi isu yang perlu diantisipasi.
Pemerintah berjanji akan memperkuat fondasi ekonomi nasional, termasuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan manufaktur, memperluas inklusi keuangan, dan mempercepat pembangunan kawasan ekonomi khusus di luar Jawa.
“Kami akan lanjutkan program-program yang berhasil dan koreksi yang masih kurang. Indonesia tidak boleh jalan di tempat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rapat koordinasi nasional awal bulan ini.
Penutup
Setahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran ditutup dengan catatan positif di sektor ekonomi, khususnya dalam pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Namun, capaian ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju keadilan ekonomi yang merata. Masyarakat berharap agar janji-janji pembangunan tidak hanya terlihat di data, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.
About the Author
