Jakarta, 30 Juni 2025 – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin pagi. Rapat ini fokus membahas perkembangan terbaru konflik bersenjata antara Iran dan Israel, serta langkah diplomatik dan operasional pemerintah Indonesia dalam merespons dampaknya, khususnya terkait perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak.
Fokus Utama: Lindungi WNI & Tegaskan Posisi Indonesia
Dalam paparannya, Menlu Sugiono menyampaikan kondisi terkini di Timur Tengah pasca serangan udara antara Iran dan Israel yang kembali memanas sejak pertengahan Juni 2025. Konflik tersebut memicu krisis kemanusiaan dan potensi ketegangan regional yang lebih besar.
“Saat ini terdapat 386 WNI di Iran dan 167 WNI di Israel, sebagian besar adalah pelajar dan tenaga kerja magang. Pemerintah sudah melakukan evakuasi terhadap 97 WNI dari Iran melalui Azerbaijan, dan 26 WNI dari Tel Aviv melalui jalur diplomatik,” ungkap Sugiono.
Ia menambahkan, Kementerian Luar Negeri telah meningkatkan status operasional KBRI Teheran menjadi Siaga 1, serta membentuk Crisis Response Team (CRT) untuk mengevakuasi dan memantau WNI secara cepat dan terkoordinasi.
Komisi I DPR Desak Kesiapsiagaan Diplomatik
Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menegaskan bahwa konflik ini harus dijadikan momentum untuk meninjau ulang kesiapan Indonesia dalam menghadapi dampak geopolitik global.
“Pemerintah harus segera menjelaskan sikap diplomatik yang tegas dan menjamin keamanan serta hak WNI di luar negeri. Kami juga meminta penjelasan soal rencana jangka panjang Indonesia jika konflik ini meluas,” tegas Utut dalam rapat.
Komisi I juga mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera dilibatkan dalam pembahasan melalui pertemuan strategis lintas lembaga, untuk memastikan koordinasi antara kementerian luar negeri, pertahanan, dan lembaga intelijen berjalan efektif.
Ancaman Global dan Kesiapan Dalam Negeri
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa fluktuasi geopolitik akibat perang Iran–Israel bisa memicu ketidakstabilan ekonomi seperti lonjakan harga minyak dunia, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga ketegangan di jalur diplomatik internasional.
“Kita tidak boleh pasif. Pemerintah harus menyiapkan kebijakan mitigasi terhadap efek global, termasuk langkah pengamanan ekonomi domestik,” kata Dasco.
Arah Kebijakan Indonesia: Netral Aktif dan Pro Perdamaian
Menlu Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi kebijakan luar negeri bebas aktif, dan akan terus mendorong penyelesaian damai melalui jalur diplomasi multilateral, termasuk di forum OKI dan PBB. Pemerintah menolak segala bentuk eskalasi kekerasan yang menimbulkan korban sipil dan krisis kemanusiaan.
About the Author
