Jakarta, Mata4.com — Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berkomitmen mengusut tuntas simpanan berjangka pemerintah pusat senilai Rp285,6 triliun per Agustus 2025.
Amin menilai pemeriksaan menyeluruh dan audit forensik atas penempatan dana pemerintah sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan perlunya pemerintah membuka data terkait tingkat bunga, tenor, dan lembaga keuangan penerima dana tersebut.
“Langkah ini krusial untuk memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” ujar Amin di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Selain itu, Amin mengingatkan pentingnya penelusuran potensi konflik kepentingan di setiap proses pengambilan keputusan, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun bank tempat dana disimpan.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkapkan simpanan berjangka pemerintah terus tumbuh dari Rp204,1 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp285,6 triliun pada Agustus 2025. Ia menduga ada permainan bunga di bank-bank komersial, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga berpotensi merugikan negara.
“Karena return dari bank lebih rendah dibanding bunga yang kami bayar untuk obligasi, ini berarti kerugian bagi negara,” kata Purbaya, menegaskan akan melakukan investigasi menyeluruh.
About the Author
