Bekasi, Mata4.com — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjelang akhir tahun 2025.
Menurutnya, kebijakan KUR merupakan salah satu instrumen vital untuk memperkuat sektor ekonomi rakyat. Karena itu, penyalurannya harus memastikan bahwa bantuan modal benar-benar diterima oleh masyarakat kecil yang membutuhkan.
“Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil dapat dirasakan melalui KUR ini. Ekonomi yang ditumbuhkan dari bidang ini sangat besar. Banyak lapangan pekerjaan tumbuh jika usaha mereka berhasil, makanya harus diseriusi dan diawasi dengan baik,”
ujar Saleh di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
KUR Sering Tidak Merata
Saleh menjelaskan, dorongan untuk evaluasi ini muncul karena banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan ketidakmerataan penyaluran KUR.
Menurut laporan yang diterimanya, banyak penerima KUR yang sama setiap tahun kembali mendapatkan pinjaman, bahkan dengan jumlah yang lebih besar, sementara calon penerima baru sulit mendapatkan akses.

“Pemberian sering berulang kepada penerima tertentu. Padahal banyak pelaku usaha kecil baru yang juga butuh akses modal,” tegasnya.
Saleh menilai pola penyaluran yang hanya berfokus pada penerima dengan riwayat pembayaran lancar dapat menimbulkan kesenjangan akses dan tidak sesuai dengan semangat pemerataan ekonomi nasional.
Peran Strategis Kementerian UMKM
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyoroti pentingnya peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperbaiki sistem penyaluran dana.
Ia menegaskan bahwa kementerian harus lebih aktif melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil, terutama mereka yang baru memulai bisnis.
“Kementerian UMKM harus berperan. Perlu sosialisasi dan pembinaan, bahkan jika perlu ikut membantu memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada,” kata Saleh.
Selain itu, ia meminta agar mekanisme seleksi penerima KUR tahun ini dibuat lebih transparan dan adil, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses program tersebut.
UMKM, Urat Nadi Perekonomian Nasional
Kredit Usaha Rakyat selama ini dikenal sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi mikro di Indonesia.
Dengan tingkat bunga yang rendah dan tenor fleksibel, KUR membantu jutaan pelaku UMKM mengembangkan usaha di berbagai sektor — mulai dari pertanian, perdagangan, hingga jasa.
Namun, jika tidak diawasi dengan baik, kebijakan ini justru berisiko menimbulkan ketimpangan baru antara pelaku usaha yang sudah mapan dan yang baru merintis.
Saleh berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar perbaikan program KUR 2026, agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas dan merata.
Penyaluran KUR bukan hanya soal angka realisasi pinjaman, tetapi juga soal keadilan dan dampak sosial ekonomi.
Pemerintah diharapkan menjadikan evaluasi ini momentum untuk memperbaiki tata kelola pembiayaan mikro nasional, sehingga setiap rakyat kecil benar-benar punya kesempatan untuk naik kelas ekonomi.
