Bekasi, Mata4.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan kewaspadaan terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara suap proyek jalan Sumatera Utara di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan. Langkah ini diambil setelah muncul dugaan teror berupa pembakaran rumah milik Ketua Majelis Hakim Tipikor PN Medan, Khamozaro Waruwu, yang tengah mengadili kasus tersebut.
Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa langkah antisipatif telah dibahas bersama Plt Direktur Penuntutan KPK, Joko Hermawan. Selain meningkatkan kewaspadaan para JPU, petugas keamanan KPK dari Jakarta juga dikerahkan ke Medan untuk mengawal para jaksa yang sedang bertugas. “Jadi para JPU yang di sini itu menginap di sana, tapi kita juga lengkapi dengan teman-teman yang pengamanan dari KPK. Sejauh ini tentunya kita mengikutsertakan para pengaman yang ada dari KPK,” kata Asep kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).
Peristiwa kebakaran rumah milik Hakim Khamozaro Waruwu terjadi pada Selasa (4/11/2025) di Komplek Taman Harapan Indah, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Api menghanguskan kamar utama dan sebagian dapur. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Insiden ini menimbulkan kecurigaan mengingat Khamozaro sedang menangani perkara penting korupsi, yakni kasus proyek jalan Sumut yang menjerat mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting, serta Dirut PT Dalihan Na Tolu, Akhirun Piliang. Kebakaran terjadi sehari sebelum pembacaan tuntutan terhadap Akhirun.
Ketua Kalibrasi Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM), Antony Sinaga, mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas kebakaran tersebut. “Kami mohon kepada Bapak Presiden, Kapolri, Kapolda Sumut, dan Kapolrestabes untuk segera melakukan pengusutan serta pemeriksaan atas terjadinya kebakaran rumah milik Hakim Khamozaro Waruwu,” ujarnya. Peristiwa ini dinilai serius karena berkaitan dengan hakim yang menangani kasus korupsi besar dan memiliki posisi strategis dalam penegakan hukum.
Hakim Khamozaro sebelumnya telah beberapa kali menangani perkara korupsi, termasuk kasus pembangunan jalan di Sumatera Utara yang melibatkan Topan Ginting. Pada hari berikutnya, Khamozaro dijadwalkan memimpin sidang tuntutan terhadap dua terdakwa, Akhirun Piliang dan Rayhan Piliang.
Topan Ginting diketahui memiliki hubungan dekat dengan menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution. Kariernya melesat dari Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Medan hingga menjabat Kepala Dinas PUPR Sumut pada 2025. Insiden ini memperlihatkan risiko tinggi yang dihadapi aparat hukum saat menangani kasus korupsi besar, sekaligus menegaskan perlunya pengamanan ekstra bagi jaksa dan hakim yang menangani perkara sensitif.
Langkah KPK ini diharapkan dapat memastikan proses persidangan tetap berjalan aman dan para JPU dapat melaksanakan tugas penuntutan tanpa ancaman dari pihak manapun, menjaga integritas penegakan hukum di Sumatera Utara.
About the Author
