Bekasi, Mata4.com — Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kembali menuai sorotan. Warga menilai pendataan penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) belum diperbarui dan masih menggunakan data lama. Akibatnya, banyak penerima yang sudah pindah alamat bahkan telah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Ketua PKK RW 10 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Valeriana, mengungkapkan kekecewaannya atas pendataan yang dianggap tidak akurat. Menurutnya, data yang digunakan oleh pihak Kesos, BPS, dan PSM tidak pernah diperbaiki dari tahun ke tahun.
“Di RW 10, ada 13 nama penerima bantuan yang ternyata bukan warga kami. Setelah dicek, hanya lima orang yang benar-benar warga RW 10. Namun yang menerima bantuan justru hanya satu orang, dan orang itu sudah lama pindah alamat. Bahkan ada penerima yang sudah meninggal dunia,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).
Valeriana menambahkan, meskipun setiap tahun dilakukan pendataan ulang oleh petugas, hasilnya tetap tidak berubah.
Tiap tahun kami diminta melakukan verifikasi data, tapi tetap saja yang digunakan data lama. Warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak pernah mendapat bantuan,” keluhnya.
DPRD Minta Dinsos Lebih Aktif Perbarui Data
Dalam kegiatan Reses ke-III, Anggota DPRD Kota Bekasi Oloan Nababan menerima banyak aspirasi warga terkait penyaluran bantuan sosial. Ia menegaskan agar Dinas Sosial (Dinsos) lebih aktif memperbarui data penerima bantuan sesuai hasil verifikasi dari tingkat kelurahan dan RW.
“Jangan sampai bantuan salah sasaran. Masih ada warga mampu, bahkan yang sudah meninggal, masih menerima BLT. Ini harus jadi perhatian serius,” tegas Oloan.
Menurutnya, permasalahan data seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan data yang dikirim ke pusat benar-benar valid.
“Sumber data sudah jelas berasal dari RT dan RW. Kalau datanya masih salah di Kemensos, berarti ada yang tidak sinkron. DPR RI memang berwenang mendorong di tingkat kementerian, tapi eksekutif di daerah juga harus aktif memastikan datanya benar,” tambahnya.
Perlu Sinkronisasi dan Pengawasan Ketat
Sementara itu, pihak kelurahan dan Dinsos mengaku telah menyerahkan data sesuai mekanisme kepada Kemensos. Namun, kesalahan data masih terus berulang setiap tahun. Kondisi ini membuat masyarakat kecewa dan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.
“Pendataan ini harus difokuskan dan dievaluasi secara menyeluruh. Eksekutif harus memastikan bahwa data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan,” ujar Oloan.
Terpantau, Reses ke-III yang dilaksanakan di Lapangan RW 31, Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi berlangsung cukup lengkap. Kehadiran Camat, Lurah, serta Kasi Trantib menjadikan kegiatan ini sebagai ajang dialog langsung antara warga dan pemerintah.
Menurut Camat Rawalumbu, Nia Aminah Kurniati, kegiatan reses ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“Reses hari ini membuka semua harapan warga yang tercatat dalam aspirasi. Selain soal infrastruktur, banyak juga aspirasi lain yang disampaikan. Harapannya, semua dapat terakomodasi oleh anggota DPRD,” ujarnya.
Nia menambahkan, pihak kecamatan dan kelurahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan mendampingi kelompok masyarakat (pokmas) dalam menyelesaikan kegiatan yang didanai hibah sebesar Rp100 juta agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
About the Author
