Bekasi, Mata4.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak para importir pakaian bekas ilegal. Pemerintah akan memusatkan pengawasan pada pelaku impor di hulu yang melanggar aturan.
“Kita memang fokusnya akan menindak para importir atau distributornya,” ujar Budi dalam konferensi pers di Nambo, Kabupaten Bogor, Jumat (14/11/2025).
Ia mengingatkan bahwa impor pakaian bekas dilarang sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemerintah akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan importir.
Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif bagi Pelaku Usaha Thrifting
Penertiban impor pakaian bekas tidak dilakukan secara tiba-tiba. Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menyiapkan produk substitusi bagi pelaku usaha thrifting yang selama ini bergantung pada barang impor ilegal.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa arahan Presiden tidak hanya sebatas pengetatan aturan, tetapi juga pemberian alternatif usaha agar pedagang tidak kehilangan mata pencaharian.
Pemerintah mendorong pedagang thrifting untuk beralih ke produk lokal buatan UMKM, terutama dari sektor fesyen dan tekstil.
Produk Lokal Semakin Kompetitif
Maman menegaskan bahwa produk fesyen dalam negeri saat ini sudah sangat bersaing, baik dari segi kualitas, harga, maupun desain. Ia mencontohkan geliat industri distro Bandung yang mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan diminati pasar.
Terkait anggapan bahwa pakaian thrifting lebih murah, Maman membantahnya. Ia menyebut hasil pertemuan dengan asosiasi dan pelaku usaha menunjukkan bahwa harga pakaian bekas tidak selalu lebih rendah dibandingkan produk lokal baru.
Komitmen Pemerintah: Tegas di Hulu, Lindungi Pelaku UMKM
Dengan gabungan kebijakan penindakan dan penyediaan alternatif, pemerintah berharap penertiban impor pakaian bekas dapat berjalan tanpa menimbulkan guncangan pada pelaku usaha mikro.
Pemerintah menekankan bahwa penindakan akan fokus di hulu, sementara pedagang di hilir didorong untuk beralih ke produk legal yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan.
About the Author
