Jakarta, Mata4.com — Presiden terpilih Prabowo Subianto secara resmi melantik Irene Wahyuni sebagai Wakil Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Wakil Dubes LBPP) Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok (China). Keputusan ini merupakan bagian dari strategi diplomasi pemerintahan mendatang untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia–China di berbagai sektor, terutama perdagangan, investasi, pendidikan, serta perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Pelantikan tersebut diumumkan melalui keterangan resmi dari Tim Komunikasi Presiden Terpilih dan dikukuhkan dalam sebuah seremoni terbatas di Jakarta. Irene menjadi salah satu wajah baru dalam jajaran diplomasi Indonesia, yang kini diberi kepercayaan untuk menjalankan peran strategis di negara mitra dagang terbesar Indonesia itu.
Penguatan Diplomasi Strategis dengan Tiongkok
Tiongkok telah menjadi salah satu mitra dagang terpenting bagi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, dengan nilai perdagangan bilateral yang terus tumbuh. Selain itu, investasi dari China di berbagai sektor seperti infrastruktur, manufaktur, dan energi juga terus meningkat setiap tahun.
Dalam pidato singkatnya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa penguatan hubungan luar negeri, terutama dengan negara-negara besar seperti Tiongkok, adalah prioritas nasional. “Ibu Irene kami pilih karena kapasitas, kompetensi, dan pengalamannya yang sangat sesuai untuk kebutuhan diplomasi saat ini. Tugasnya tidak hanya mewakili Indonesia secara resmi, tetapi juga menjembatani kerja sama yang lebih konkret dan menguntungkan kedua negara,” ujar Prabowo.
Rencana Penambahan Konsulat Jenderal
Salah satu fokus utama penugasan Irene adalah pembukaan Konsulat Jenderal (Konjen) baru di wilayah Tiongkok. Saat ini, Indonesia telah memiliki Kedutaan Besar di Beijing, dan Konsulat Jenderal di Shanghai, Guangzhou, serta Hong Kong.
Penambahan Konjen ini, menurut Prabowo, bertujuan untuk memperluas cakupan pelayanan diplomatik dan kekonsuleran, serta memperkuat keterlibatan Indonesia di wilayah Tiongkok yang memiliki potensi ekonomi tinggi.
“China sangat luas dan memiliki banyak pusat industri serta kota-kota pelabuhan penting. Kita perlu memperluas jangkauan diplomatik, bukan hanya untuk kerja sama ekonomi, tetapi juga untuk melindungi WNI dan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang bekerja dan tinggal di sana,” tambah Prabowo.
Profil Irene Wahyuni
Irene Wahyuni merupakan profesional di bidang hubungan internasional yang telah berkecimpung dalam diplomasi multilateral dan negosiasi ekonomi internasional selama lebih dari satu dekade. Ia dikenal memiliki pendekatan yang kuat terhadap diplomasi ekonomi dan pernah menjadi penasihat kebijakan luar negeri di kementerian strategis.
Irene juga dikenal aktif memperjuangkan penguatan peran perempuan dalam diplomasi dan pernah mewakili Indonesia dalam forum regional ASEAN, APEC, dan G20. Penunjukan dirinya sebagai Wakil Dubes mencerminkan keinginan pemerintah untuk menghadirkan wajah-wajah baru yang progresif dan inklusif dalam dunia diplomasi.
Respon Pengamat dan Dukungan Publik
Penunjukan Irene mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, pelaku usaha, serta komunitas diaspora Indonesia di Tiongkok. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Ratri Widyaningrum, menilai keputusan ini sebagai langkah strategis untuk menguatkan diplomasi bilateral dan meningkatkan kualitas layanan perlindungan WNI.
“Sosok Irene merepresentasikan generasi baru diplomat Indonesia yang tidak hanya memahami politik luar negeri, tapi juga mampu menjembatani kepentingan ekonomi nasional. Penunjukannya sejalan dengan tren diplomasi modern yang lebih dinamis dan kolaboratif,” ujar Dr. Ratri.
Tugas dan Tantangan ke Depan
Sebagai Wakil Dubes LBPP, Irene Wahyuni akan mendampingi Duta Besar RI di Beijing dalam menjalankan fungsi-fungsi diplomatik, termasuk hubungan bilateral, pelindungan WNI, serta promosi ekonomi dan budaya. Di tengah kondisi geopolitik global yang semakin kompleks, peran perwakilan Indonesia di Tiongkok menjadi sangat krusial.
Tantangan yang akan dihadapi termasuk menjembatani kerja sama di sektor teknologi, mengelola isu ketegangan kawasan, dan meningkatkan arus perdagangan dua arah. Selain itu, diplomasi perlindungan WNI juga menjadi prioritas penting, terutama dalam merespons dinamika hukum, ketenagakerjaan, dan keamanan di negara akreditasi.
About the Author
