Bandung, Mata4.com – Wacana pemerintah Indonesia menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12 persen gratis dari induk perusahaan Freeport-McMoRan (FCX), menuai tanggapan beragam. Sejumlah kalangan menilai langkah itu positif, namun sebagian pakar mengingatkan bahwa fokus utama seharusnya adalah mempersiapkan pengambilalihan penuh tambang Grasberg saat izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berakhir pada 2041.
Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyebut tambahan saham tidak menyelesaikan masalah. Menurutnya, Freeport-McMoRan kemungkinan besar akan meminta perpanjangan IUPK hingga 2061, sehingga kendali tambang emas dan tembaga terbesar dunia itu tetap berada di tangan asing.
“Tetapi itu tidak akan menjawab masalah. Indonesia tetap akan merugi. Mumpung masih ada waktu, persiapkan SDM untuk mengelola sendiri Grasberg pada 2041 nanti. Jangan perpanjang lagi hingga 2061, langsung saja ambil alih,” kata Fahmy di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Risiko Cadangan Menipis
Fahmy mengingatkan, cadangan mineral bernilai ekonomi besar bisa saja habis lebih cepat karena eksploitasi masif. Operasional Freeport kini telah beralih dari tambang terbuka (open pit) ke tambang bawah tanah (underground mining), tanda bahwa sumber daya di permukaan mulai menipis.
“Siapa yang tahu berapa besar sisa cadangan mineral di Grasberg? Nanti kalau sudah menipis, Indonesia hanya mewarisi kerusakan lingkungan,” tambahnya.
Pemerintah Klaim Sukses Diplomasi
Di sisi lain, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (Danantara Indonesia), Rosan Roeslani, mengklaim negosiasi divestasi saham berjalan sukses. Freeport-McMoRan setuju melepas 12 persen saham tanpa biaya (free of charge) kepada Indonesia.
“Awalnya kita minta 10 persen, tapi berhasil mendapat 12 persen gratis. Mereka sudah setuju,” ujar Rosan usai bertemu Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan CEO Kathleen Quirk.
Dengan tambahan ini, kepemilikan Indonesia atas PTFI semakin besar. Namun kepemilikan saham tetap berbeda dengan kendali penuh atas operasional dan kebijakan pertambangan.
Sejarah Panjang Freeport di Papua
Sejak 1960-an, Freeport telah mengeksplorasi kekayaan mineral Papua. Awalnya berfokus pada tembaga, kini tambang Grasberg menghasilkan emas, perak, dan logam lain dengan nilai total lebih dari US$40 miliar per tahun atau sekitar Rp660 triliun (kurs Rp16.500/US$).
Baca Juga:
rieke bumn jangan buntung penugasan
Evolusi tambang dari open pit menjadi Grasberg Block Cave (GBC) dan Deep Mill Level Zone menandai kompleksitas teknologi yang dikuasai Freeport. Namun, di balik itu, dampak ekologis akibat pembuangan limbah ke sungai sekitar tetap menjadi sorotan aktivis lingkungan.
Pertaruhan Kedaulatan Ekonomi
Persoalan Freeport bukan sekadar bisnis, melainkan soal kedaulatan negara atas sumber daya alam. Dengan sejarah panjang ketidaktransparanan cadangan, kerusakan lingkungan, dan dinamika politik Papua, banyak pihak menilai pengambilalihan penuh pada 2041 adalah pilihan paling rasional.
“Tambahan 12 persen saham memang menguntungkan secara angka. Tapi kalau bicara kedaulatan, Indonesia harus berani mengambil alih penuh. Kalau tidak, kita hanya jadi penonton di tanah sendiri,” tegas Fahmy.
About the Author
