Jakarta, Mata4.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pemangkasan anggaran signifikan pasca dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dipangkas hampir Rp15 triliun. Akibatnya, APBD DKI Jakarta untuk tahun 2026 disesuaikan menjadi Rp79,09 triliun dari sebelumnya Rp95,35 triliun.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan langkah pemangkasan anggaran dilakukan secara selektif, terutama untuk pos-pos yang bukan prioritas utama.
“Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran yang bukan menjadi prioritas utama,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).
Selain perjalanan dinas, efisiensi juga diterapkan pada pos makan, minum, dan belanja operasional lain di lingkungan Balai Kota.
“Hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya juga akan dilakukan efisiensi,” tambahnya.
Proyek Strategis Tetap Jalan dengan Skema Baru
Meski terjadi pemangkasan anggaran, proyek-proyek strategis di DKI Jakarta tetap berjalan. Namun, alokasi pendanaannya tidak lagi bergantung sepenuhnya pada APBD.
Pramono menekankan strategi creative financing sebagai solusi untuk menjaga kelanjutan pembangunan kota. Strategi ini melibatkan mitra kerja sama, mitra strategis, serta penggunaan instrumen seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi (SP3L).
“Dengan pengaturan ini, pembangunan di Jakarta masih tetap seperti yang diharapkan,” ujar Pramono.
Latar Belakang Penyesuaian APBD
APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp91,86 triliun. Sementara Rancangan APBD 2026 awalnya mencapai Rp95,35 triliun, meningkat sekitar 3,8 persen dibandingkan tahun 2025.
Pemangkasan ini dilakukan karena keterbatasan dana transfer pusat, sehingga Pemprov DKI perlu menyesuaikan belanja daerah agar tetap efisien tanpa menghambat program prioritas.
Fokus Efisiensi dan Prioritas Pembangunan
Efisiensi anggaran ditujukan untuk mengurangi pengeluaran operasional, sementara pembangunan infrastruktur dan proyek strategis tetap dipertahankan.
Dengan strategi creative financing, Pemprov DKI berharap tetap mampu membangun fasilitas publik, transportasi, hingga kawasan strategis kota tanpa bergantung penuh pada APBD.
Langkah ini diharapkan menjaga stabilitas pembangunan Jakarta, sekaligus memitigasi dampak pengurangan dana transfer pusat bagi program prioritas masyarakat.
About the Author
