Jakarta, Mata4.com — Aktivis sosial sekaligus istri mantan Gubernur Jawa Barat, Atalia Praratya Ridwan Kamil, mengkritik penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperbaiki bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, yang sempat menjadi sorotan publik usai kasus kekerasan terhadap santri terungkap.
Menurut Atalia, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pemulihan dan keadilan bagi para korban, bukan langsung melakukan renovasi pada lembaga yang tengah disorot karena kasus tersebut.
“Saya tidak menolak perbaikan fasilitas pendidikan, tetapi kita perlu mengingat bahwa ada korban yang harus mendapatkan keadilan dan pemulihan terlebih dahulu,” ujar Atalia dalam unggahan media sosial pribadinya, Jumat (10/10/2025).

Ia menilai langkah penggunaan APBN tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan moral, terutama di tengah upaya publik menuntut penegakan hukum atas kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikabarkan akan melakukan perbaikan sarana di Ponpes Al Khoziny menggunakan dana negara. Langkah ini menuai reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian pihak menilai perbaikan diperlukan untuk menjamin kelangsungan pendidikan, namun sebagian lainnya menilai hal itu terlalu terburu-buru sebelum kasus tuntas.
Atalia juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan dana publik serta pemulihan psikologis bagi korban dan keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab negara.
“Negara hadir bukan hanya memperbaiki bangunan, tapi juga memperbaiki keadilan,” tambahnya.
Hingga kini, pihak Kementerian PUPR maupun pengurus Pondok Pesantren Al Khoziny belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut.
Kasus dugaan kekerasan di Ponpes Al Khoziny sendiri masih dalam proses hukum. Aparat kepolisian telah menetapkan beberapa tersangka dan tengah melakukan pendalaman terhadap dugaan keterlibatan pihak lain.
