Jakarta, Mata4.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong kemajuan desa-desa di Indonesia. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengungkapkan bahwa Bank Dunia (World Bank) telah menyatakan kesediaannya untuk mendanai program peningkatan status desa sebesar US$800 juta, atau sekitar Rp13,2 triliun (kurs Rp16.500 per dolar AS).
Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk menaikkan kelas 15.000 desa dari status desa maju menjadi desa mandiri, dengan alokasi rata-rata Rp550 juta per desa.
“Kita akan menyasar desa-desa yang ingin kita geser dari desa maju menjadi desa mandiri. Saat ini ada sekitar 23.000 desa maju, dan kita targetkan 15.000 di antaranya naik kelas,” kata Yandri usai pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Sinergi dengan Bank Dunia Hadapi Keterbatasan APBN
Yandri menegaskan bahwa kerja sama dengan Bank Dunia menjadi penting karena adanya keterbatasan dana murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemendes PDT membutuhkan sumber alternatif pembiayaan untuk program strategis desa.
“Bank Dunia menyambut positif rencana ini dan siap mendukung. Selanjutnya, kita akan melakukan persiapan teknis,” ujarnya.
Salah satu bentuk persiapan teknis telah dilakukan melalui pendampingan dari Bappenas, yang turut menjadi bagian dari perencanaan program strategis nasional. Apabila berjalan sesuai rencana, pendanaan ini akan mulai digulirkan pada awal tahun 2026 dan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.
Fokus: Ekonomi Hijau hingga Ketahanan Pangan
Menurut Yandri, dana dari Bank Dunia akan digunakan untuk mendukung berbagai program unggulan Kemendes PDT, di antaranya:
- Pembangunan pusat-pusat produksi desa
- Desa tematik berbasis potensi lokal
- Penguatan koperasi desa Merah Putih
- Swasembada pangan desa
- Ekonomi hijau dan energi terbarukan
- Persiapan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
“Ini semua bermuara pada penguatan putaran ekonomi desa. Intervensinya akan diarahkan ke sektor-sektor yang mempercepat kemandirian desa,” jelas Yandri.
Dengan membangun pusat-pusat produksi dan memperkuat ekonomi desa melalui koperasi dan program pangan lokal, desa akan menjadi basis penting untuk mendukung keberhasilan program nasional seperti MBG yang dicanangkan pemerintah.
Koordinasi Awal di Bappenas: Wajib untuk Semua Program Strategis
Pertemuan Mendes Yandri dengan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy juga dilakukan sebagai bagian dari kewajiban prosedural dalam perencanaan program nasional. Menurut Yandri, semua kementerian dan lembaga yang akan melaksanakan program strategis nasional harus terlebih dahulu melakukan registrasi dan koordinasi melalui Bappenas.
“Semua program strategis nasional atau program yang akan dilaksanakan kementerian dan lembaga, memang awal dan muaranya di sini (Bappenas), supaya menjadi ter-register dan masuk dalam perencanaan pembangunan nasional,” ujarnya.
Optimisme Pemerintah: Desa Mandiri Jadi Pilar Ekonomi
Pemerintah meyakini bahwa desa adalah fondasi utama pembangunan nasional. Dengan peningkatan status desa menjadi mandiri, akan terbentuk ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan dan produktif.
Baca Juga:
bea cukai gencar dorong ekspor umkm
Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menekan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta mendorong pemerataan ekonomi dari pinggiran ke pusat.
Jika kerja sama ini berhasil, tidak hanya 15 ribu desa yang akan merasakan dampaknya. Dampak positif akan menyebar ke seluruh sistem ekonomi lokal dan membuka peluang baru untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan, dan memperkuat daya saing desa di tengah tantangan global.
About the Author
