Maluku, Mata4.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan Pelatihan Sistem Penanggulangan Pangan Gawat (SPPG) di Provinsi Maluku, sebagai bagian dari upaya nasional untuk memperkuat sistem mitigasi terhadap kasus keracunan makanan, khususnya di kalangan pelajar. Fokus utama pelatihan ini adalah peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bahaya pangan, termasuk yang diduga berkaitan dengan produk berbahan Modified Beef Gelatin (MBG).
Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 27 hingga 29 September 2025, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Kota Ambon. Puluhan peserta dari berbagai kabupaten/kota diundang untuk mengikuti pelatihan, yang mencakup perwakilan guru, petugas UKS, tenaga kesehatan puskesmas, dinas pendidikan, hingga penyuluh pangan desa.
“Pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen BGN untuk memperkuat sistem keamanan pangan nasional, khususnya di daerah-daerah yang rentan terhadap peredaran makanan tidak layak konsumsi,” ujar Kepala BGN, Dr. Sulastri Wibowo, saat memberikan sambutan pembukaan, Senin (29/9).
Latar Belakang: Lonjakan Kasus Keracunan di Sekolah
Penyelenggaraan pelatihan ini merupakan respons cepat terhadap meningkatnya kasus keracunan makanan di sekolah-sekolah, yang sebagian di antaranya dilaporkan terkait dengan produk pangan berbahan MBG. Dalam enam bulan terakhir, sedikitnya tiga kasus kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan ringan di sekolah dasar di Maluku dilaporkan ke Kementerian Kesehatan dan BGN.
MBG, atau gelatin sapi yang dimodifikasi, umumnya digunakan untuk memberi tekstur kenyal pada produk makanan seperti permen, jelly, dan snack anak. Meski secara umum aman dalam jumlah wajar dan dalam pengawasan BPOM, beberapa produk yang beredar diduga tidak memenuhi standar keamanan pangan, baik dari sisi bahan baku, pengemasan, hingga distribusi.
“Faktor utamanya adalah kurangnya pengawasan di titik distribusi dan minimnya literasi masyarakat, terutama di sekolah, soal makanan yang aman dan sehat bagi anak-anak,” kata Dr. Ferdinan Pattiradjawane, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.
Isi Pelatihan: Praktik, Teori, dan Simulasi KLB
Pelatihan SPPG tidak hanya berisi teori, tetapi juga mencakup praktik lapangan dan simulasi penanganan kasus keracunan massal di sekolah. Materi utama yang diberikan meliputi:
- Identifikasi dini gejala keracunan makanan
- Penanganan pertama sebelum rujukan medis
- Protokol pelaporan ke dinas terkait dan BPOM
- Pemahaman terhadap klasifikasi bahan pangan berisiko
- Strategi edukasi kepada siswa dan wali murid
- Pengelolaan makanan jajanan di lingkungan sekolah
Dalam simulasi hari terakhir, peserta dibagi ke dalam tim untuk menangani skenario “keracunan massal di sekolah dasar” dengan respons cepat. Mereka diuji kemampuan komunikasi, koordinasi antarinstansi, dan eksekusi protokol pertolongan pertama.
“Kami ingin para peserta siap, bukan hanya secara teori, tapi juga secara mental dan teknis jika menghadapi kejadian nyata di lapangan,” ungkap Ir. Liana Puspitasari, pelatih utama dari BGN.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk BPOM Ambon, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, serta sejumlah LSM dan organisasi profesi kesehatan. Kepala BPOM Ambon menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi pelengkap dari upaya pengetatan pengawasan pangan di pasar-pasar tradisional dan sekitar sekolah.
“Kami sedang tingkatkan pengawasan terhadap produk makanan ringan anak, termasuk produk berbasis MBG, dengan pendekatan preventif dan edukatif, bukan hanya penindakan,” jelasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen memperluas program ini ke seluruh kabupaten/kota. Bahkan, Gubernur Maluku dikabarkan akan mengeluarkan surat edaran tentang pentingnya peningkatan keamanan pangan sekolah, menyusul kegiatan pelatihan ini.
Tindak Lanjut dan Ekspansi Nasional
BGN menargetkan pelatihan SPPG ini akan menjadi program nasional berkelanjutan, dengan tujuan menjangkau 15 provinsi hingga akhir 2026. Maluku dipilih sebagai daerah prioritas karena tantangan geografisnya yang membuat distribusi pangan dan penanganan medis menjadi lebih kompleks dibanding wilayah lain.
“Setiap peserta akan menjadi agen mitigasi pangan gawat di daerahnya. Ini bukan pelatihan satu kali, tapi awal dari sistem tanggap pangan berkelanjutan,” tegas Dr. Sulastri.
BGN juga sedang mengembangkan platform digital pelaporan cepat berbasis aplikasi, yang memungkinkan sekolah dan puskesmas untuk langsung melaporkan insiden keracunan ke pusat data nasional hanya dalam beberapa menit.
Dukungan Masyarakat dan Guru
Guru dan kepala sekolah yang mengikuti pelatihan menyampaikan apresiasi terhadap langkah BGN. Mereka mengaku selama ini belum pernah mendapat pelatihan spesifik terkait mitigasi pangan gawat.
“Kami sering menghadapi anak-anak sakit mendadak setelah jajan di luar sekolah, tapi tidak tahu harus melapor ke mana atau seperti apa penanganan awalnya. Sekarang kami lebih siap,” ujar Sinta Maulani, guru SD dari Kabupaten Seram Bagian Barat.
Masyarakat juga diajak berperan aktif dalam mendukung gerakan pangan sehat dengan cara lebih selektif terhadap jajanan anak, mendorong kantin sekolah untuk menyediakan makanan bergizi, serta melaporkan produk yang mencurigakan ke BPOM.
Penutup
Pelatihan SPPG di Maluku menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan terhadap anak-anak dari bahaya pangan yang tidak aman. Dengan kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas lokal, diharapkan setiap sekolah dan puskesmas memiliki kemampuan untuk mencegah dan merespons kasus keracunan makanan secara cepat dan tepat.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia Bebas KLB Keracunan Pangan 2030, yang diinisiasi oleh BGN bersama lintas kementerian dan lembaga.
About the Author
