Jakarta, Mata4.com – Billy “Beras” Haryanto (BH) kembali menjadi sorotan publik setelah mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (29/9/2025). BH, yang ramai disebut sebagai ipar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), seharusnya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api yang dikelola Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan BH, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa pemberitahuan resmi. “Dalam penjadwalan pemeriksaan kemarin, yang bersangkutan (BH) tidak hadir,” ujar Budi saat dihubungi wartawan, Selasa (30/9/2025).
Ketidakhadiran BH ini memunculkan beragam reaksi dari publik dan pengamat hukum. Beberapa pihak menilai tindakan mangkir dari panggilan KPK menimbulkan pertanyaan soal komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, terutama karena kasus ini terkait proyek strategis nasional yang melibatkan anggaran besar.
Sementara itu, KPK menegaskan tetap menjalankan proses hukum sesuai prosedur. Bila BH terus mangkir tanpa alasan sah, lembaga antirasuah itu berpotensi mengeluarkan surat paksa untuk menghadirkan saksi dalam pemeriksaan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan proses penyidikan berjalan adil dan tidak memihak.
Kasus dugaan korupsi DJKA ini sebelumnya telah menarik perhatian publik karena nilai proyek yang besar dan indikasi keterlibatan sejumlah pihak penting. Keikutsertaan BH sebagai saksi, yang memiliki kedekatan keluarga dengan Presiden, menambah sensasi politik sekaligus menuntut lembaga hukum bekerja dengan profesionalisme tinggi.
Pengamat hukum menekankan pentingnya memisahkan kepentingan pribadi dan proses hukum. “Status keluarga atau kedekatan dengan pejabat tinggi tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan. Setiap warga negara sama di mata hukum,” kata seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia, yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Kasus ini masih akan terus dipantau oleh publik, media, dan lembaga pengawas, karena dapat menjadi indikator keseriusan penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di level proyek strategis nasional. KPK sendiri menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menjaga integritas proses hukum, dan memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait penanganan kasus korupsi.
Seiring berkembangnya kasus ini, perhatian publik kini tertuju pada langkah KPK berikutnya dan apakah Billy “Beras” Haryanto akan memenuhi panggilan atau menghadapi langkah hukum lebih tegas dari lembaga antirasuah.
About the Author
