Serang, Mata4.com — Pemerintah Kabupaten Serang kembali mengambil langkah strategis dalam upaya percepatan pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan dengan menawarkan potensi investasi di Pulau Tunda kepada investor asing, termasuk dari Tiongkok (China). Tawaran ini menjadi bagian dari agenda promosi daerah yang dilakukan melalui forum kerja sama investasi internasional, yang mempertemukan para pemimpin daerah di Indonesia dengan para pelaku usaha global.
Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk membuka peluang pembangunan infrastruktur dan sektor pariwisata secara berkelanjutan, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini dinilai belum tergarap optimal. Pulau Tunda, yang terletak di perairan utara Kabupaten Serang, selama ini dikenal memiliki potensi besar di sektor wisata bahari, ekosistem laut, dan perikanan.
Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, menyampaikan bahwa Pemkab Serang siap menjalin kemitraan investasi luar negeri demi memaksimalkan potensi daerah, selama kerja sama tersebut berjalan dalam koridor yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Pulau Tunda adalah aset alam yang luar biasa. Namun, potensi itu tidak akan pernah menjadi manfaat nyata tanpa infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, kami membuka peluang investasi dengan mitra yang memiliki visi pembangunan berkelanjutan,” ujar Bupati Tatu saat dikonfirmasi usai pertemuan investasi, Senin (tanggal lengkap).
Menawarkan Investasi Berbasis Ekowisata dan Infrastruktur Dasar
Dalam presentasi yang disampaikan pada forum tersebut, Bupati Serang secara gamblang menggambarkan potensi Pulau Tunda yang bisa dikembangkan dalam berbagai sektor, mulai dari ekowisata, konservasi laut, perikanan tangkap dan budidaya, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti dermaga, energi terbarukan, air bersih, serta akses komunikasi dan transportasi.
Pemerintah Daerah menawarkan beberapa skema kemitraan yang memungkinkan keterlibatan langsung pihak swasta dengan pendampingan regulasi dan pengawasan dari pemerintah. Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah sistem public-private partnership (PPP), yang mendorong pembagian risiko dan keuntungan antara pemerintah dan investor.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang, [Nama Kepala Dinas], menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan dokumen investasi dan peta potensi kawasan sebagai bahan pertimbangan bagi calon investor.
“Kami telah menyusun analisis potensi kawasan Pulau Tunda, termasuk kebutuhan infrastruktur dan jenis-jenis investasi yang bisa masuk tanpa merusak ekosistem. Kami juga siapkan skema kemudahan perizinan untuk mempercepat proses kerja sama,” jelasnya.
Respon Awal Positif dari Investor Asing
Menurut informasi yang dihimpun redaksi, sejumlah investor dari Tiongkok yang tergabung dalam delegasi kerja sama ekonomi memberikan respon positif atas presentasi dari Bupati Serang. Beberapa dari mereka menyatakan ketertarikan untuk melakukan kunjungan ke Pulau Tunda guna melihat langsung kondisi geografis, sosial, dan ekonominya.
Salah satu perwakilan perusahaan asal Tiongkok yang bergerak di bidang pengembangan pariwisata dan energi terbarukan menyatakan bahwa mereka terbuka untuk menjajaki investasi yang mendukung pembangunan wilayah kepulauan di Indonesia.
“Kami mencari mitra lokal yang memahami konteks wilayah dan memiliki visi jangka panjang. Kami tertarik pada konsep ekowisata dan konservasi yang diperkenalkan dalam presentasi dari Kabupaten Serang,” ujar perwakilan tersebut secara singkat.
Warga Minta Dilibatkan, Pemerintah Janji Transparansi
Rencana kerja sama ini juga mendapat perhatian dari masyarakat lokal, terutama warga Pulau Tunda yang selama ini hidup dari sektor perikanan tradisional dan pariwisata kecil-kecilan. Beberapa tokoh masyarakat dan pemuda setempat menyambut baik rencana pemerintah, namun berharap agar warga tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan.
Ketua Karang Taruna Desa Wargasara, [Nama], mengatakan bahwa anak-anak muda Pulau Tunda memiliki semangat untuk terlibat dalam pembangunan daerah, namun sering kali terbatas oleh akses pendidikan dan pelatihan keterampilan.
“Kami ingin terlibat, diberi pelatihan, dan disiapkan untuk bisa bekerja di sektor pariwisata atau usaha lainnya. Jangan sampai pembangunan dilakukan dari luar tapi manfaatnya tidak dirasakan warga sini,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Serang memastikan bahwa keterlibatan masyarakat lokal akan menjadi bagian dari syarat kerja sama dengan pihak investor. Pemkab Serang, menurutnya, tidak ingin pembangunan yang terjadi justru memperlebar ketimpangan atau merusak budaya lokal.
“Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama. Investasi harus melibatkan mereka, tidak boleh menggusur atau menggantikan peran mereka dalam kehidupan ekonomi dan sosial,” tegas Bupati Tatu.
Tantangan dan Dukungan Pemerintah Pusat Diharapkan
Meski peluang kerja sama terbuka lebar, Bupati Serang mengakui bahwa pengembangan kawasan kepulauan seperti Pulau Tunda menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari regulasi tata ruang laut, izin pengelolaan wilayah pesisir, hingga keterbatasan fiskal daerah.
Oleh karena itu, Pemkab Serang meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat, khususnya dalam penyusunan kebijakan lintas sektor dan pembiayaan infrastruktur dasar.
“Kami butuh dukungan dari kementerian terkait, terutama untuk penataan kawasan strategis nasional, pengelolaan zona laut, dan program pembiayaan infrastruktur berbasis pulau kecil,” kata Bupati.
Potensi Pulau Tunda: Alam, Budaya, dan Posisi Strategis
Pulau Tunda terletak di Laut Jawa, sekitar 20 km dari daratan Kabupaten Serang. Secara administratif, pulau ini masuk dalam wilayah Kecamatan Tirtayasa dan memiliki dua desa utama. Jumlah penduduknya sekitar 2.000 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut.
Pulau ini dikenal memiliki keindahan alam bawah laut, pantai berpasir putih, hutan bakau, dan terumbu karang yang masih relatif alami. Selain itu, kehidupan sosial masyarakatnya mencerminkan budaya maritim yang kuat.
Kondisi ini menjadikan Pulau Tunda berpotensi dikembangkan menjadi destinasi ekowisata yang menggabungkan keindahan alam, edukasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat lokal.
Kesimpulan: Membangun Tanpa Mengorbankan
Langkah Bupati Serang dalam membuka peluang investasi ke Pulau Tunda menunjukkan arah kebijakan pembangunan daerah yang proaktif dan terbuka terhadap kerja sama global. Namun, agar rencana ini berjalan optimal, penting untuk memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta tetap berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan.
Jika semua pihak—pemerintah, investor, masyarakat, dan pengawas independen—dapat berkolaborasi dengan baik, maka Pulau Tunda berpeluang menjadi model pembangunan pulau kecil yang berhasil secara ekonomi, adil secara sosial, dan lestari secara lingkungan.
About the Author
