Jakarta, 3 Juli 2025 — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan opsi strategis dalam menghadapi krisis kemanusiaan di Myanmar, khususnya terkait perlakuan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Jika jalur diplomasi yang ditempuh Indonesia dan ASEAN terus mengalami kebuntuan, Dasco menyatakan bahwa operasi militer selain perang (OMSP) patut dipertimbangkan sebagai bentuk intervensi kemanusiaan.
Dalam pernyataannya kepada media, Dasco menyebutkan bahwa pendekatan diplomatik yang selama ini dilakukan belum memberikan dampak signifikan terhadap situasi di Myanmar. Ia menegaskan pentingnya peran aktif Indonesia sebagai negara besar di ASEAN untuk mendorong penyelesaian konflik dan perlindungan warga sipil yang menjadi korban kekerasan militer di Myanmar.
“Jika jalur diplomasi buntu, maka Indonesia bisa mempertimbangkan operasi militer selain perang, seperti bantuan kemanusiaan terkoordinasi atau pengamanan evakuasi warga terdampak. Ini bukan deklarasi perang, tapi bentuk tanggung jawab kemanusiaan,” ujar Dasco.
APA ITU OPERASI MILITER SELAIN PERANG?
Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah kegiatan militer yang dilakukan tanpa melibatkan konflik bersenjata langsung, seperti misi perdamaian, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, atau evakuasi warga negara dari zona konflik. Dalam konteks Myanmar, hal ini bisa mencakup pengiriman pasukan non-tempur untuk menyalurkan bantuan logistik, mengamankan distribusi pangan, atau memfasilitasi pemulangan pengungsi.
Dasco menekankan bahwa opsi ini harus melalui persetujuan internasional, termasuk PBB dan ASEAN, serta dilakukan dengan dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan konflik baru.
REAKSI DAN TANGGAPAN
Pernyataan ini memicu berbagai reaksi dari publik dan pengamat hubungan internasional. Beberapa mendukung langkah tegas Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan regional, sementara yang lain mengingatkan risiko pelibatan militer, terutama jika tidak didukung oleh konsensus ASEAN.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Lina Mulyana, menilai bahwa pernyataan Dasco merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap pelanggaran HAM di kawasan.
“Indonesia bisa memainkan peran aktif sebagai penengah sekaligus penjaga stabilitas regional. Namun, intervensi militer apapun, meskipun bersifat non-perang, tetap harus melalui proses diplomatik yang ketat,” ungkap Prof. Lina.
KONDISI MYANMAR SAAT INI
Myanmar masih berada dalam kondisi darurat setelah kudeta militer tahun 2021. Kekerasan bersenjata, krisis pengungsi, dan pelanggaran HAM terus terjadi, khususnya terhadap etnis Rohingya. Ribuan orang mengungsi ke negara-negara tetangga, termasuk ke Indonesia melalui jalur laut yang berbahaya.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mendapat sorotan untuk lebih vokal membela nasib Rohingya, baik secara diplomatik maupun dalam bentuk aksi nyata.
About the Author
