Bekasi, Mata4.com – Polemik mengenai Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah terus memanas setelah mencuat dugaan bahwa fasilitas tersebut beroperasi tanpa pengawasan dan keterlibatan aparat negara. Situasi ini menjadi sorotan serius usai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menilai operasional bandara yang tak berada dalam kendali penuh negara berpotensi mengancam kedaulatan wilayah udara Indonesia.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) turut mendesak pemerintah bertindak cepat. Menurutnya, dugaan pelanggaran tata aturan bernegara yang terkait dengan bandara tersebut tidak boleh dibiarkan. “Itu bandara PT IMIP harus segera diklarifikasi, dan bila benar melanggar tata aturan bernegara ya harusnya segera ditindak,” tegas Hensa dalam keterangan resminya.
Dua Isu Utama di Tengah Sorotan Publik
Hensa menjelaskan setidaknya ada dua isu yang berkembang di masyarakat terkait bandara IMIP. Pertama adalah polemik seputar apakah bandara tersebut pernah diresmikan mantan Presiden Joko Widodo. Ia menilai bahwa perdebatan tersebut tidak relevan dengan inti masalah. Jika ditemukan pelanggaran dan penyimpangan operasional, pemerintah menurutnya tak perlu ragu mengambil langkah tegas, termasuk menutup bandara.
Isu kedua sekaligus yang paling krusial adalah peringatan Menhan Sjafrie terkait potensi ancaman kedaulatan. “Jangan sampai kemudian yang dikatakan oleh Menteri Sjafrie itu kejadian. Negara harus segera turun tangan, menindak itu dan kemudian memberikan hukuman yang memang sesuai aturan,” tegasnya.
Hensa bahkan menyebut bahwa pembubaran PT IMIP dapat menjadi opsi ekstrem apabila terbukti terjadi pelanggaran berat yang merugikan negara dan mengganggu stabilitas. “Bila PT IMIP sudah mengganggu stabilitas dan harga diri bangsa, pasti rakyat Indonesia setuju PT IMIP dibubarkan,” ujarnya.
Dorongan Penegakan Hukum Menyeluruh
Selain meminta tindakan administratif dan regulatif, Hensa juga menekankan pentingnya proses penegakan hukum yang tegas. Bila dalam operasional Bandara IMIP terdapat unsur pidana, termasuk korupsi, maka aparat penegak hukum harus turun tangan. “Kalau memang ada indikasi korupsi, ya KPK harus turun tangan. Harus dijaga harkat dan martabat negeri ini,” katanya.
Ia juga menyerukan agar pemerintah bertindak cepat dan tidak membiarkan adanya celah bagi potensi pelanggaran serupa di masa mendatang. “Kita tunggu aksi dari pemerintah dan kita dukung penertiban PT IMIP supaya kecerobohan atau keteledoran yang menguntungkan PT IMIP ini tidak lagi terjadi.”
Dengan sorotan publik yang semakin tajam, pemerintah kini berada di titik krusial untuk memastikan bahwa tata kelola wilayah udara dan bandara nasional tetap berada dalam kendali negara. Keputusan dan langkah yang diambil ke depan akan menjadi barometer komitmen terhadap kedaulatan, keamanan, serta penegakan hukum di Indonesia.
About the Author
