Jakarta, Mata4.com — Insiden penjarahan yang terjadi di kediaman sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anggota DPR Ahmad Sahroni, memicu gelombang kritik dari masyarakat terhadap kinerja dan respon aparat kepolisian di lapangan.
Peristiwa ini terjadi di tengah demonstrasi besar yang berlangsung di beberapa titik di Jakarta, yang awalnya berlangsung damai namun berujung ricuh dalam dua hari terakhir. Aksi massa yang tidak terkendali dilaporkan menyasar rumah-rumah tokoh publik dan pejabat negara, termasuk properti milik pejabat partai dan anggota legislatif.
Penjarahan di Rumah Sri Mulyani: Dua Gelombang Serangan
Kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, dilaporkan menjadi sasaran aksi penjarahan pada Sabtu (30/8/2025) dini hari. Saksi mata menyebutkan bahwa aksi terjadi dalam dua gelombang, yakni sekitar pukul 01.40 dan 03.00 WIB. Massa merusak pagar rumah dan membawa lari sejumlah barang berharga.
Seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa saat kejadian, tidak terlihat adanya aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi.
“Kami hanya bisa menonton dari jauh. Tidak ada petugas. Warga juga takut karena jumlah massa sangat banyak,” ujarnya.
Pasca-penjarahan, sejumlah petugas kepolisian dan aparat TNI terlihat mulai melakukan pengamanan dan penghalauan. Namun, barang-barang telah terlebih dahulu dibawa kabur oleh massa.
Kasus Serupa di Rumah Ahmad Sahroni: Warga Bertindak Lebih Dulu
Kejadian serupa terjadi di kediaman Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sekelompok orang merangsek masuk dan menjarah isi rumah. Sejumlah barang pribadi dilaporkan hilang, termasuk dokumen penting, perangkat elektronik, dan barang rumah tangga.
Menurut keterangan Ketua RT setempat, warga sekitar lebih dulu mengambil inisiatif untuk mengamankan lingkungan saat mengetahui adanya kericuhan.
“Kami bersama warga mencoba menutup akses jalan masuk dan menghalau massa sebisanya. Polisi baru datang setelah massa bubar,” ujarnya kepada wartawan.
Minimnya Kehadiran Polisi Saat Krisis Terjadi
Kedua peristiwa tersebut menyoroti satu persoalan mendasar: di mana aparat keamanan saat peristiwa krusial terjadi? Banyak pihak, termasuk aktivis masyarakat sipil, mempertanyakan kesiapsiagaan dan koordinasi aparat dalam menghadapi kondisi darurat yang sangat mungkin terjadi di tengah eskalasi unjuk rasa.
Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Society (ISS), Dr. R. Bagus Setiawan, kejadian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem deteksi dini dan distribusi kekuatan pengamanan.
“Penjarahan bukan hal yang bisa terjadi dalam lima menit. Ini butuh waktu, dan fakta bahwa itu bisa terjadi tanpa intervensi menunjukkan ada celah besar dalam pengawasan atau distribusi aparat di lapangan,” katanya dalam wawancara dengan media, Minggu malam (31/8).
Pihak Kepolisian Merespon
Dalam pernyataan resminya, Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan bahwa pihaknya telah menurunkan satuan tambahan untuk melakukan pengamanan dan sedang melakukan penyelidikan terhadap insiden penjarahan tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan bahwa tim telah diterjunkan untuk mengumpulkan bukti dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.
“Kami tidak akan mentolerir aksi-aksi kriminal yang memanfaatkan situasi unjuk rasa. Penjarahan adalah tindakan pidana, dan pelaku akan kami kejar serta proses sesuai hukum,” tegasnya.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai jumlah tersangka yang berhasil diamankan dalam kasus penjarahan tersebut.
Tuntutan Publik: Evaluasi dan Transparansi
Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengamanan unjuk rasa, khususnya dalam melindungi wilayah-wilayah vital dan rumah tokoh publik.
Sekretaris Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Maya Asih, mengatakan bahwa perlindungan terhadap pejabat negara dan tokoh publik bukan semata-mata untuk kepentingan individu, namun juga untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
“Ketika aparat tidak hadir pada saat publik sangat membutuhkannya, itu merusak kepercayaan. Butuh transparansi dan pertanggungjawaban,” ujar Maya.
Penutup
Penjarahan terhadap rumah pejabat negara menjadi refleksi serius tentang kesiapan aparat keamanan menghadapi situasi darurat sosial. Ketiadaan polisi saat kejadian berlangsung, sebagaimana disaksikan warga, menjadi catatan penting bagi pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan evaluasi mendalam.
Seiring dengan upaya pengamanan lanjutan dan proses hukum terhadap pelaku, publik berharap kejadian serupa tidak terulang dan aparat dapat hadir lebih sigap di tengah krisis yang melibatkan keselamatan warga dan simbol-simbol negara.
