Jakarta, Mata4.com – Dalam suasana khidmat di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh bangsa yang dinilai telah berjasa besar bagi kemajuan Indonesia. Di antara 141 nama penerima, nama Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN, menjadi sorotan tersendiri.
Menerima penghargaan tersebut dengan penuh rasa syukur, Zulhas tidak mengklaim pencapaian itu sebagai prestasi pribadi. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa tanda kehormatan yang diterimanya adalah bentuk pengakuan atas perjuangan petani, nelayan, dan pelaku koperasi di seluruh Indonesia — kelompok yang menurutnya menjadi penopang utama ketahanan pangan dan ekonomi rakyat.
“Penghargaan ini saya terima atas nama para petani, nelayan, dan pejuang koperasi Merah Putih. Mereka adalah pahlawan sejati yang tidak pernah berhenti berjuang untuk negeri, meski jarang disebut atau diberi panggung,” ujar Zulhas usai upacara kenegaraan, dalam pernyataan yang penuh haru.
Tanda Kehormatan: Pengakuan atas Ketekunan dan Konsistensi
Tanda kehormatan tersebut diberikan atas kontribusi nyata Zulhas dalam merancang dan mengawal kebijakan strategis nasional di sektor pangan. Sebagai Menko Pangan, Zulhas memimpin kerja lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan ketersediaan, stabilitas harga, serta kelancaran distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Penghargaan ini juga menjadi simbol pengakuan atas komitmen jangka panjang Zulhas terhadap ekonomi kerakyatan, khususnya melalui penguatan koperasi, UMKM, dan komunitas desa.
Sejumlah pihak memuji langkah Prabowo sebagai bentuk keberpihakan terhadap pejabat yang tak hanya bekerja di belakang meja, tetapi juga turun langsung ke lapangan, dari pasar tradisional hingga sentra produksi pangan rakyat.
Misi Pangan Nasional: Dari Stabilitas Harga hingga Kedaulatan
Selama menjabat sebagai Menko Pangan, Zulhas menghadapi berbagai tantangan kompleks: perubahan iklim yang mempengaruhi musim tanam, fluktuasi harga komoditas global, hingga tekanan geopolitik yang berdampak pada rantai pasok internasional. Namun, di tengah semua itu, beberapa kebijakan strategis berhasil direalisasikan, antara lain:
- Stabilisasi harga beras dan minyak goreng melalui operasi pasar dan intervensi distribusi.
- Diversifikasi sumber pangan lokal, seperti sorgum, porang, ubi, hingga rumput laut.
- Penguatan cadangan pangan nasional dengan pembentukan pusat-pusat distribusi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
- Digitalisasi pasar pangan, membantu petani langsung menjual hasil panennya tanpa terlalu banyak tengkulak.
Dalam pernyataannya, Zulhas menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak bisa hanya bergantung pada impor atau intervensi jangka pendek, tetapi harus dibangun dari desa ke desa, dari petani ke konsumen.
www.service-ac.id
Program Raksasa untuk Nelayan dan Desa Pesisir
Tak hanya mengurusi pangan darat, Zulhas juga mendapat mandat khusus dari Presiden untuk merancang program besar bagi kesejahteraan nelayan, sebagai bagian dari agenda kedaulatan maritim. Program ini meliputi:
- Reklamasi dan revitalisasi 20.000 hektare tambak udang yang selama ini terbengkalai.
- Pendirian koperasi nelayan di lebih dari 10.000 desa pesisir, yang akan menjadi pusat akses ke pembiayaan, pasar, dan alat tangkap.
- Pembangunan “Kampung Nelayan Modern”, dilengkapi pelabuhan kecil, rumah produksi hasil laut, serta pendidikan maritim untuk generasi muda.
- Subsidi bahan bakar dan alat tangkap ramah lingkungan, untuk menjaga keberlanjutan laut dan hasil tangkapan.
Program ini bukan sekadar bantuan, tetapi pendekatan transformasional yang diharapkan bisa mengangkat taraf hidup nelayan dari generasi ke generasi.
Pimpinan Proyek Strategis Nasional: Antara Pangan, Air, dan Energi
Pada awal 2025, Presiden Prabowo menunjuk Zulhas sebagai Ketua Tim Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk sektor pangan, air, dan energi. Dengan dasar hukum Inpres No. 14 Tahun 2025 dan Keppres No. 19 Tahun 2025, Zulhas memimpin koordinasi lintas 27 kementerian/lembaga untuk:
- Membangun lumbung pangan nasional di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
- Membangun 30 bendungan baru untuk irigasi dan cadangan air pertanian.
- Menyiapkan cadangan logistik nasional, dengan nilai proyek mencapai Rp164,4 triliun hingga 2028.
Tugas ini menempatkan Zulhas di pusat ekosistem pembangunan nasional, menjadikannya salah satu aktor kunci dalam visi besar Prabowo tentang kedaulatan ekonomi berbasis rakyat.
Apresiasi dari Berbagai Kalangan
Pemberian tanda kehormatan kepada Zulhas tidak hanya disambut di tingkat elite, tetapi juga mendapatkan respons positif dari kalangan akar rumput. Organisasi petani, nelayan, koperasi, serta komunitas UMKM menyampaikan apresiasi melalui media sosial, forum komunitas, hingga pernyataan terbuka.
Sejumlah tokoh nasional juga menilai penghargaan ini tepat sasaran, mengingat konsistensi Zulhas dalam memperjuangkan ekonomi kerakyatan sejak awal karier politiknya.
Penutup: Dari Ladang ke Istana
Dalam penutup pernyataannya, Zulhas mengingatkan bahwa penghargaan tersebut adalah “pengingat dan tanggung jawab”, bukan sekadar medali kehormatan.
“Penghargaan ini mengingatkan saya untuk terus bekerja dan tidak berhenti. Karena di luar sana, masih banyak petani yang gagal panen, nelayan yang belum punya kapal, dan ibu-ibu yang berjuang di warung kecilnya agar bisa menyekolahkan anak. Kita semua punya tanggung jawab untuk mereka.”
Dengan itu, Zulhas tak hanya menerima penghargaan sebagai seorang pejabat negara, tetapi juga sebagai simbol kerja nyata untuk rakyat kecil.
About the Author
