Bandung, Mata4.com – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mendesak Danantara Indonesia selaku pengawas BUMN untuk mengevaluasi Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi. Desakan ini muncul menyusul heboh perjalanan dinas luar negeri yang juga melibatkan anggota keluarganya.
“Untuk sekarang ini posisi dirut yang diduga kuat menyalahgunakan kekuasaan, harus dievaluasi. Apakah itu oleh Danantara atau BP (Badan Pengatur) BUMN, terserahlah. Mereka kan digaji dari duit rakyat, harusnya bekerja profesional. Langkah evaluasi penting agar tidak terulang di lembaga lain,” kata Trubus kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Pelanggaran Etika Pejabat Publik
Trubus menilai bahwa sebagai pejabat publik, Dirut Pupuk Indonesia tidak seyogyanya memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Hal ini diperparah dengan aksi “flexing” sang istri, Kuntari Laksmitadewi Wahyuningdyah, yang juga karyawan Pupuk Indonesia, hingga viral di media sosial.
“Karena Dirut Pupuk itu adalah BUMN, di mana itu menjadi bagian milik publik. Jangan menggunakan fasilitas yang dimiliki BUMN, yang sesungguhnya milik publik. Jadi itu kategori perilaku koruptif, makanya masyarakat marah. Itu melanggar etika,” tegas Trubus.
Dorongan Audit dan Penegakan Hukum
Pengamat ini juga menekankan perlunya keterlibatan aparat penegak hukum untuk membongkar persoalan yang terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, terutama terkait fasilitas BUMN yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit atas aturan yang memungkinkan anggota keluarga pejabat mengikuti perjalanan dinas.
Baca Juga:
yahya zaini tegur ahli gizi mbg
Langkah evaluasi ini dianggap penting untuk menjaga integritas BUMN sebagai lembaga milik publik dan memastikan pejabat bekerja profesional sesuai prinsip akuntabilitas. Trubus menegaskan, pengawasan yang ketat dan audit independen menjadi kunci agar perilaku serupa tidak terulang di masa depan.
Dengan sorotan publik dan viralnya kasus ini di media sosial, masyarakat menuntut transparansi dan pertanggungjawaban pejabat BUMN, agar fasilitas negara benar-benar digunakan untuk kepentingan institusi dan bukan kepentingan pribadi.
About the Author
