Jakarta, Mata4.com — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kembali menjadi sorotan publik setelah pakar gizi dan kesehatan masyarakat, Dr. Tan Shot Yen, menyampaikan kritik terhadap menu makanan yang beredar di sejumlah sekolah. Menurut Dr. Tan, menu yang terdiri dari makanan seperti spageti dan burger kurang mencerminkan identitas pangan lokal dan tidak sepenuhnya mencerminkan konsep gizi seimbang yang berbasis pada budaya makan masyarakat Indonesia.
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media, Dr. Tan menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memanfaatkan kekayaan pangan lokal dalam menyusun menu MBG. Ia menilai, keberadaan menu asing dalam program tersebut tidak hanya berisiko mengikis budaya makan anak-anak Indonesia, tetapi juga berpotensi memperkuat ketergantungan terhadap bahan makanan impor dan produk olahan.
“Program MBG ini adalah momentum besar untuk membentuk pola makan sehat anak-anak sejak dini. Maka seharusnya yang ditonjolkan adalah nasi, jagung, singkong, tempe, tahu, ikan, dan sayur mayur — bukan burger dan spageti yang justru jauh dari nilai gizi yang dibutuhkan dan dari akar budaya kita,” ujarnya.
Kritik Berdasarkan Konteks Gizi dan Budaya
Dr. Tan Shot Yen, yang selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh vokal dalam isu kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan berbasis lokal, menyampaikan bahwa makanan bukan sekadar asupan kalori, melainkan juga bagian dari proses edukasi dan pembentukan karakter bangsa. Ia menegaskan bahwa anak-anak perlu dikenalkan pada makanan lokal agar mereka tidak terjebak pada pola makan instan, tinggi gula, garam, dan lemak yang cenderung datang dari makanan cepat saji bergaya Barat.
“Ketika pemerintah menyuguhkan burger dan spageti sebagai menu bergizi, secara tidak langsung itu menyampaikan pesan bahwa makanan lokal itu inferior atau tidak cukup bergizi. Padahal faktanya tidak demikian. Tempe, misalnya, adalah salah satu sumber protein nabati terbaik di dunia dan berasal dari Indonesia,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa program MBG bukan semata soal memberi makan gratis, tetapi harus menjadi bagian dari intervensi gizi jangka panjang yang mempertimbangkan aspek budaya, ekonomi, dan lingkungan.
Reaksi Masyarakat dan Dukungan Terhadap Menu Lokal
Pernyataan Dr. Tan mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk orang tua, pendidik, dan komunitas pangan lokal. Banyak yang menilai bahwa makanan bergizi tidak harus mahal atau berasal dari luar negeri. Sebaliknya, makanan lokal lebih mudah didapat, harganya terjangkau, dan rasanya lebih familiar di lidah anak-anak.
Rina Hartati, guru SD di Sleman, Yogyakarta, mengaku bahwa anak-anak di sekolahnya justru lebih antusias jika disajikan menu seperti nasi, sayur asem, tahu goreng, dan buah pisang. “Anak-anak lebih semangat makan kalau menunya seperti di rumah. Kalau burger, kadang mereka cuma makan rotinya saja. Sayur malah dibuang,” ungkapnya.
Sejumlah komunitas petani dan pelaku UMKM pangan lokal juga menyambut baik kritik Dr. Tan. Menurut mereka, bila MBG menggunakan bahan pangan lokal, maka manfaatnya bisa dirasakan lebih luas, termasuk oleh petani dan nelayan.
Pengamat: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Implementasi MBG
Pengamat kebijakan publik dari Pusat Studi Pangan Nasional, Dr. Wahyu Mardika, menyarankan agar pemerintah melibatkan lebih banyak ahli gizi dan pelaku pangan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan MBG. Ia menyebut bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis wilayah sangat penting dalam menyusun menu yang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan lokal.
“Menu di Papua tentu berbeda dengan di Jawa. Demikian pula di Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Kalau kita seragamkan semua dengan menu ala Barat, justru itu bisa membahayakan keberagaman pangan kita,” kata Wahyu.
Menurutnya, kritik yang disampaikan Dr. Tan seharusnya menjadi pemicu bagi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan menu MBG agar lebih kontekstual dan menyentuh akar permasalahan gizi di Indonesia.
Pemerintah Diminta Terbuka Terhadap Masukan
Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait kritik tersebut. Namun, sejumlah pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan sebelumnya menyatakan bahwa program MBG masih dalam tahap pengembangan dan akan terus disempurnakan seiring waktu.
Kepala Subdirektorat Gizi Sekolah, dalam pernyataan terpisah, menyebutkan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan masyarakat sipil, demi memastikan bahwa MBG berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami menyadari pentingnya pangan lokal dalam program ini, dan dalam beberapa pilot project, menu-menu lokal memang sudah mulai digunakan. Tapi kami terus mengevaluasi,” ujar pejabat tersebut tanpa merinci lebih lanjut.
Menu Lokal: Solusi Gizi dan Ketahanan Pangan
Dr. Tan menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa pangan lokal bukan hanya sehat dan murah, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan keberlanjutan ekosistem pertanian. Ia menyebut bahwa ketika anak-anak dibiasakan makan makanan lokal sejak dini, maka mereka akan tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya konsumsi sehat dan berkelanjutan.
“Anak-anak tidak hanya makan untuk kenyang. Mereka belajar dari apa yang mereka makan. Kalau kita isi perut mereka dengan burger, apa yang kita ajarkan tentang budaya, gizi, dan nasionalisme pangan?” pungkasnya.
Kesimpulan
Pernyataan Dr. Tan Shot Yen membuka ruang diskusi penting tentang arah kebijakan pangan nasional, terutama yang menyasar anak-anak dan generasi muda. Dalam konteks program Makanan Bergizi Gratis, kritik ini seharusnya tidak dianggap sebagai bentuk penolakan, melainkan masukan konstruktif agar program lebih kontekstual, berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia dari akar rumput.
Sebagai program strategis yang menyangkut masa depan gizi anak-anak, MBG perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis masyarakat Indonesia. Pemanfaatan bahan pangan lokal bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan gizi anak, memberdayakan ekonomi rakyat, sekaligus menjaga jati diri bangsa.
About the Author
