Jakarta, Mata4.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, kembali menegaskan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Dalam pertemuan virtual yang diikuti oleh sejumlah gubernur, bupati, wali kota, serta pakar ekonomi dan pengelola BUMD, Tito mengajak pemerintah daerah untuk belajar dari model pengelolaan BUMD yang telah diterapkan secara efektif di Jepang.
Langkah ini dianggap strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan, sekaligus memperbaiki tata kelola dan profesionalisme pengelolaan BUMD di Indonesia yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan.
Peran Strategis BUMD dalam Perekonomian Daerah
BUMD adalah perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah daerah yang berfungsi menyediakan layanan publik dan sekaligus menghasilkan keuntungan. Fungsi ganda inilah yang membuat BUMD memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan memperkuat kemandirian ekonomi.
“Terkait dengan perekonomian daerah, BUMD harus mampu menjadi ujung tombak untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Tito Karnavian.
Namun, kenyataannya, masih banyak BUMD di Indonesia yang belum optimal dalam menjalankan fungsi tersebut. Beberapa faktor yang kerap menjadi kendala adalah keterbatasan modal, lemahnya tata kelola, kurangnya profesionalisme manajemen, hingga minimnya inovasi dalam pengelolaan bisnis.
Mengapa Jepang?
Jepang dipandang sebagai negara maju yang berhasil mengelola BUMD (atau yang dikenal sebagai “corporate entities” milik pemerintah daerah) secara efektif dan berdaya saing tinggi. Dalam sistem pengelolaan BUMD Jepang, transparansi, akuntabilitas, serta teknologi modern menjadi pilar utama.
Menurut Mendagri, Jepang menggunakan pendekatan yang holistik dalam mengelola entitas bisnis milik pemerintah daerah. Mereka menerapkan prinsip good corporate governance, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta kemitraan dengan sektor swasta untuk mendorong inovasi dan efisiensi.
“Model Jepang ini bisa menjadi contoh untuk kita, khususnya dalam hal tata kelola yang profesional, penggunaan teknologi digital dalam operasional, serta transparansi yang tinggi,” tutur Tito.
Praktik Terbaik Jepang yang Bisa Diadopsi
Beberapa praktik terbaik yang dapat dipelajari dari pengelolaan BUMD di Jepang antara lain:
- Good Corporate Governance: Jepang menempatkan tata kelola perusahaan yang baik sebagai prioritas, dengan aturan ketat terkait pelaporan keuangan dan transparansi operasi.
- Teknologi dan Digitalisasi: Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan, serta memudahkan monitoring dan evaluasi.
- Partisipasi Publik: Pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan melalui mekanisme audit publik dan forum-forum dialog.
- Kemitraan dengan Swasta: Kolaborasi dengan sektor swasta untuk memperkuat modal, inovasi produk, serta distribusi layanan.
- Pengembangan SDM: Pelatihan dan pengembangan kompetensi manajemen BUMD secara berkelanjutan.
Tantangan Pengelolaan BUMD di Indonesia
Meskipun potensi BUMD sangat besar, beberapa kendala klasik masih menjadi penghambat optimalisasi BUMD di Indonesia, antara lain:
- Keterbatasan Modal: Banyak BUMD yang kekurangan modal untuk melakukan ekspansi usaha maupun investasi teknologi.
- Manajemen dan Profesionalisme: Belum semua pengelola BUMD memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dalam mengelola perusahaan.
- Tata Kelola dan Transparansi: Masih ditemukan praktik kurang transparan dan kurangnya pengawasan yang ketat sehingga rawan terjadi penyimpangan.
- Intervensi Politik: Campur tangan politik sering kali memengaruhi keputusan bisnis BUMD, sehingga kinerja menjadi tidak maksimal.
- Minimnya Inovasi: Kurangnya inovasi membuat BUMD sulit bersaing dengan perusahaan swasta, khususnya dalam era digitalisasi.
Upaya Pemerintah dan Pemda dalam Reformasi BUMD
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa perbaikan pengelolaan BUMD harus dimulai dari reformasi struktural dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sedang mendorong program pelatihan manajemen BUMD dan studi banding ke negara-negara yang sudah berhasil, termasuk Jepang.
Beberapa pemerintah daerah juga telah menunjukkan inisiatif dengan membentuk tim khusus yang fokus pada pembenahan BUMD, melakukan audit kinerja dan tata kelola, serta membuka peluang kemitraan strategis dengan sektor swasta.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar regulasi pendukung, akses modal, dan pelatihan SDM dapat berjalan beriringan,” kata Tito.
Respons dari Pemerintah Daerah
Para kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik dorongan Mendagri. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, misalnya, menyatakan kesiapannya untuk menerapkan model pengelolaan BUMD ala Jepang di daerahnya.
“Kami sangat tertarik dengan konsep tata kelola yang transparan dan profesional. Rencana kami adalah melakukan kerja sama dengan pemerintah Jepang untuk pelatihan dan adopsi teknologi,” ujarnya.
Selain Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan beberapa kabupaten lainnya juga telah memulai program peningkatan kompetensi manajemen BUMD dan berencana menjalin kemitraan internasional.
Pandangan Pakar Ekonomi dan Akademisi
Pakar ekonomi daerah, Dr. Rina Suryani, dari Universitas Indonesia menilai, penguatan BUMD merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat.
“BUMD yang dikelola dengan baik akan menjadi lokomotif pembangunan ekonomi lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan PAD, tapi juga membuka peluang investasi dan lapangan kerja,” katanya.
Namun, Dr. Rina mengingatkan bahwa reformasi BUMD harus disertai dengan pengawasan ketat agar praktik korupsi dan nepotisme tidak terjadi. “Pengawasan transparan dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan BUMD benar-benar dikelola untuk kepentingan publik,” tambahnya.
Harapan dan Langkah ke Depan
Mendagri Tito Karnavian optimis, jika seluruh pihak dapat bersinergi dalam memperbaiki pengelolaan BUMD, maka peran BUMD sebagai pendorong ekonomi daerah akan semakin optimal. Langkah belajar dari Jepang adalah awal yang baik untuk mentransformasi BUMD agar lebih modern, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Kita harus berani berubah dan berinovasi. Dengan pengelolaan yang tepat, BUMD bisa menjadi pilar utama pembangunan daerah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tutup Tito.
Kesimpulan
Dorongan Menteri Dalam Negeri kepada pemerintah daerah untuk belajar pengelolaan BUMD dari Jepang merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola BUMD di Indonesia. Dengan mengadopsi prinsip good governance, digitalisasi, dan keterlibatan masyarakat yang kuat, BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengawal transformasi BUMD menuju organisasi yang lebih profesional, transparan, dan inovatif.
About the Author
