Jakarta, Mata4.com – Fiskal daerah kembali diuji pascabencana banjir dan longsor di Sumatra. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, mendesak pemerintah pusat untuk segera menambah sokongan finansial bagi daerah terdampak. Dana Rp4 miliar yang telah digelontorkan Presiden Prabowo Subianto dinilai terlalu kecil dibandingkan kebutuhan nyata di lapangan.
“Rp4 miliar per kabupaten itu nggak ada apa-apanya deh, kalau untuk lapangan. Terus fiskal daerah kan kita tau semua, DAK dipotong, DAU dipotong, saya ngomong apa adanya ini,” kata Lasarus dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (9/12/2025).
Menurut Lasarus, pemerintah pusat bisa memanfaatkan sumber dana darurat di Bank Indonesia atau mengalihkan dana dari program-program beranggaran besar yang penyerapannya belum maksimal. “Misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar atau berapa triliun (dana) MBG yang belum terserap ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana,” tegasnya.
Ketua Komisi V ini juga meragukan kemampuan fiskal daerah untuk melakukan rekonstruksi cepat. Jika dana daerah habis, ia mengusulkan agar anggaran Kementerian/Lembaga yang belum terserap segera dialihkan untuk membantu masyarakat terdampak. “Atau tahun depan anggaran kita lebih besar kok, Rp355 triliun kalau enggak salah saya. Yang tahun ini enggak terserap, ya sudah bawa ke sana, bantu masyarakat di lokasi bencana,” jelasnya.
Kekhawatiran Lasarus bukan tanpa alasan. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari kepala daerah yang menyebut kondisi fiskal mereka tidak cukup kuat untuk menangani bencana ini. Besaran kebutuhan untuk pemulihan wilayah Padang, Sumbar, misalnya, diperkirakan mencapai Rp13 triliun. Jumlah ini belum termasuk Aceh dan Sumut yang terdampak lebih parah dan membutuhkan anggaran jauh lebih besar.
Menyinggung soal tata kelola, Lasarus meminta kelonggaran mekanisme. Menurutnya, prosedur darurat harus didahulukan daripada birokrasi yang berbelit, dengan tetap memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Soal transparansi, akuntabilitas keuangan negara cukup dipenuhi. Kami cukup laporan aja karena sifatnya darurat. Kalaupun itu tidak cukup, cepat keluarkan BA99,” pungkasnya.
Desakan ini menegaskan urgensi perhatian fiskal dan koordinasi cepat antara pemerintah pusat dan daerah, mengingat skala kerusakan yang memerlukan respons finansial signifikan demi percepatan pemulihan pascabencana.
About the Author
