Jakarta, Mata4.com – Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, meminta pemerintah daerah beserta seluruh perangkatnya untuk lebih proaktif dalam mendata, memantau, dan melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan kawasan hutan maupun pelanggaran lingkungan hidup di wilayah masing-masing.
“Pengawasan paling efektif hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena merekalah yang memahami dinamika di lapangan secara langsung,” ujar Toha di Jakarta, Jumat (5/12/2025). Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa meski sebagian besar izin pemanfaatan kawasan hutan dikeluarkan oleh pemerintah pusat, realisasi kegiatan di lapangan sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah.
Toha menegaskan pentingnya pembangunan sistem pemantauan real-time untuk memonitor potensi pelanggaran di lapangan. “Yang mengetahui kondisi riil di lapangan adalah pemerintah daerah. Maka, bila ada penyalahgunaan kawasan hutan atau kegiatan yang menyalahi izin, harus segera dilaporkan dan ditindak. Pengawasan tidak bisa longgar,” tegasnya.
Selain mendorong peran aktif pemerintah daerah, Toha juga mengajak masyarakat dan lembaga aktivis lingkungan untuk ikut serta dalam pengawasan. Menurutnya, partisipasi publik menjadi kunci agar tidak ada celah bagi pihak yang mencoba melakukan praktik ilegal yang merusak lingkungan.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa penegakan hukum harus tegas dan adil, tanpa pandang bulu. “Tidak boleh ada tebang pilih dalam menangani kasus-kasus tersebut. Jika ada pembiaran, maka siapapun yang turut membiarkannya ikut menanggung dosa,” tambahnya.
Toha optimistis bahwa dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat penegak hukum, upaya menyelamatkan kawasan hutan dan menjaga kelestarian lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
About the Author
