Jakarta, Mata4.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menilai kehadiran Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Mesir sebagai bagian dari langkah diplomasi aktif Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik di Jalur Gaza.
Sejumlah anggota DPR dari Komisi I, yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri, menyatakan bahwa kehadiran Prabowo menunjukkan peran strategis Indonesia dalam isu perdamaian internasional, terutama terkait konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.
“Partisipasi Indonesia dalam KTT Mesir merupakan sinyal bahwa Indonesia tetap konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina, sesuai amanat konstitusi,” ujar Anggota Komisi I DPR RI, Rizky Hidayat, dalam keterangan tertulis, Senin (14/10).
Dukungan terhadap Upaya Gencatan Senjata
KTT yang digelar di Kairo, Mesir, dihadiri oleh sejumlah negara dari kawasan Timur Tengah, perwakilan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta delegasi dari beberapa negara besar dan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Forum ini bertujuan membahas upaya gencatan senjata, perlindungan terhadap warga sipil, dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
DPR menilai, keterlibatan langsung Menhan Prabowo dalam forum tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mendorong perdamaian dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
“Indonesia memiliki rekam jejak yang jelas dalam mendukung Palestina. Kehadiran Menhan di forum ini diharapkan memperkuat tekanan diplomatik internasional terhadap pihak-pihak yang masih melakukan kekerasan,” kata anggota Fraksi PKS, Ledia Hanifa.
Indonesia dan Diplomasi Aktif Bebas
Selain memberikan dukungan terhadap Palestina, kehadiran Indonesia dalam forum multilateral ini dinilai DPR sebagai cerminan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang menjadi pijakan diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan.
Anggota Komisi I lainnya, Yohana Prasetya, menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan politik langsung dalam konflik tersebut, namun tetap memegang peran penting sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan pendukung kuat terhadap isu kemanusiaan.
“Netralitas Indonesia justru menjadi kekuatan diplomatik. Kita dipercaya oleh berbagai pihak dan dapat berperan sebagai fasilitator atau penengah,” ujar Yohana.
Peran Kementerian Pertahanan
DPR juga menyampaikan bahwa pelibatan Kementerian Pertahanan dalam forum seperti KTT Mesir menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam diplomasi Indonesia. Menurut mereka, isu pertahanan saat ini tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup isu-isu keamanan manusia (human security) dan konflik kemanusiaan.
“Pak Prabowo hadir bukan dalam kapasitas untuk membawa isu militer, melainkan sebagai representasi negara yang memiliki komitmen terhadap perdamaian global,” kata Rizky Hidayat.
Langkah Lanjutan dan Harapan DPR
Sejumlah anggota DPR juga berharap hasil dari pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia melalui langkah konkret, seperti pengiriman bantuan kemanusiaan, diplomasi tingkat tinggi lanjutan, serta penguatan kerja sama dengan negara-negara kawasan.
Selain itu, DPR mendorong agar pemerintah terus memantau perkembangan situasi di Gaza dan aktif menyuarakan perlindungan terhadap warga sipil serta penyelesaian konflik melalui mekanisme internasional.
Penutup
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan terkait agenda spesifik Menhan Prabowo dalam forum KTT tersebut. Namun kehadiran Indonesia dalam forum tingkat tinggi ini secara umum mendapat dukungan dari DPR sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik luar negeri terhadap isu perdamaian dunia

