Bengkulu, Mata4.com — Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemerasan yang menimpa pedagang di Pasar Panorama, Bengkulu. Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari proses penyelidikan mendalam oleh aparat kepolisian setelah menerima laporan dari sejumlah pedagang yang merasa dirugikan secara materiil maupun psikologis akibat tindakan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD tersebut.
Kronologi Kasus dan Latar Belakang
Kasus ini mencuat ketika sejumlah pedagang di Pasar Panorama melaporkan adanya tekanan dan permintaan uang secara tidak sah yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD tersebut. Para pedagang menyebut bahwa mereka dipaksa menyerahkan sejumlah uang dengan ancaman yang membuat mereka tertekan. Aktivitas pemerasan ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan dinilai sangat merugikan pelaku usaha kecil dan menengah yang berjualan di pasar tradisional tersebut.
Menurut keterangan salah satu pedagang, yang enggan disebutkan namanya, tekanan tersebut sangat membebani mereka secara finansial, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. “Kami sudah sulit mencari nafkah, ditambah harus menghadapi pemerasan seperti ini. Ini sangat menyakitkan,” ujarnya.
Penyelidikan dan Penetapan Tersangka
Kapolres Bengkulu, AKBP Rahmat Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, termasuk memeriksa para saksi dan mengumpulkan bukti pendukung yang menguatkan dugaan pemerasan tersebut. “Berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti yang ada, kami telah menetapkan seorang anggota DPRD Bengkulu sebagai tersangka,” jelasnya dalam konferensi pers Rabu (2/10).
AKBP Rahmat menambahkan bahwa proses hukum akan dijalankan secara transparan dan profesional. “Kami tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapapun yang terlibat, apalagi yang berstatus pejabat publik. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Polisi juga sedang mendalami apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini dan bagaimana pola operasional dugaan pemerasan tersebut terjadi. Proses pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi masih terus berjalan untuk mengungkap fakta secara menyeluruh.
Sikap dan Respons DPRD Bengkulu
Ketua DPRD Bengkulu, Hendra Saputra, menyatakan bahwa lembaganya menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan akan memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum agar kasus ini segera selesai secara adil dan transparan. “Kami menyadari bahwa publik sangat memperhatikan integritas wakil rakyat. Oleh karena itu, kami akan mendukung proses hukum tanpa intervensi dan memastikan tidak ada pelindungan terhadap siapapun yang terbukti bersalah,” ujarnya.
Hendra juga mengungkapkan bahwa DPRD akan melakukan evaluasi internal terhadap sistem pengawasan dan mekanisme pemberdayaan anggota agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masa mendatang. “Ini menjadi pelajaran penting bagi kami semua untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan integritas lembaga,” tambahnya.
Dampak Sosial dan Ekonomi Bagi Pedagang
Kasus pemerasan ini menimbulkan dampak negatif yang cukup besar bagi para pedagang di Pasar Panorama. Mayoritas pedagang yang berjualan di pasar tersebut adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang mengandalkan pendapatan harian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Sari, seorang pedagang sayur yang telah berjualan selama lebih dari 10 tahun, mengungkapkan kekhawatirannya. “Selain harus bersaing mendapatkan pelanggan, kami juga harus menghadapi tekanan seperti ini. Banyak dari kami merasa takut dan tidak nyaman saat berjualan,” katanya.
Kondisi ini tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi para pedagang, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha kecil di pasar tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat.
Harapan Masyarakat dan Langkah Ke Depan
Masyarakat Bengkulu, khususnya para pedagang pasar dan komunitas bisnis kecil, berharap agar proses hukum berjalan lancar dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Mereka juga berharap adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah dan DPRD untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Beberapa tokoh masyarakat dan aktivis anti-korupsi di Bengkulu meminta agar pengawasan terhadap pejabat publik diperketat dan dilakukan secara berkala. “Kasus ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menjaga kepercayaan publik,” kata Lina, seorang aktivis lokal.
Imbauan Kepolisian dan Penutup
Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan keresahan dan disinformasi di tengah masyarakat. “Kami akan terus melakukan penyidikan dan transparan dalam setiap tahap proses hukum. Kami juga mengajak masyarakat untuk mempercayakan proses hukum kepada aparat yang berwenang,” pungkas Kapolres Bengkulu.
Kasus ini menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak karena melibatkan figur publik yang semestinya menjadi pelindung dan pemberi suara bagi masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan transparan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan penegak hukum di Bengkulu.
About the Author
