Jakarta, Mata4.com – Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025). Kedatangan Sherly bertujuan untuk membahas strategi pencegahan korupsi, khususnya terkait peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayahnya.
“Mau konsultasi, terkait kesiapan skor MCP Maluku Utara biar skornya bagus,” ujar Sherly kepada awak media saat memasuki gedung KPK.
Sherly datang mengenakan pakaian dinas berwarna putih. Ia menyebut konsultasi tersebut penting agar tata kelola pemerintahan di Maluku Utara lebih transparan dan akuntabel sesuai standar nasional.
MCP sendiri merupakan instrumen yang dikembangkan KPK untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Program ini menjadi indikator penting dalam menilai komitmen dan efektivitas antikorupsi di daerah.
Saat ditanya mengenai dugaan aktivitas tambang ilegal di Maluku Utara, Sherly menegaskan tidak mengetahui hal tersebut.
“Saya enggak tahu,” singkatnya.
Rapat Koordinasi KPK dan Pemprov Malut
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa hari ini lembaganya memang menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Agenda itu merupakan bagian dari tugas koordinasi dan supervisi KPK terhadap pemerintah daerah.
“Selain pemantauan terhadap delapan fokus area MCP dan sektor strategis, KPK juga sedang fokus memantau perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di pemda,” ujar Budi.
Rapat tersebut juga dihadiri Plt. Direktur Korsup Wilayah V, Imam Turmudhi, yang membahas secara detail pelaksanaan MCP di wilayah Maluku Utara.
KPK Soroti Pengadaan Barang dan Jasa
KPK sebelumnya telah menyoroti sejumlah tantangan di Maluku Utara, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa serta manajemen aset.
Ketua Satgas Korsupgah Wilayah V KPK, Abdul Haris, menilai Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu bergerak cepat mencontoh daerah dengan skor MCP terbaik seperti Provinsi Bali.
“Saya dua tahun megang Bali, hasilnya bagus. Coba belajar ke mereka,” ujar Haris.
Sementara itu, Ketua Satgas Penindakan Wilayah V KPK, Prabawa Widi Nugroho, menyoroti lemahnya kedisiplinan ASN dalam perencanaan program.
“Banyak ASN masa bodoh, membuat perencanaan juga copy-paste. Padahal semua mekanisme sudah tersedia,” tegas Prabawa.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu lebih aktif berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar proses pengadaan berjalan transparan dan efisien.
Sherly Janji Tingkatkan Skor MCP Malut
Gubernur Sherly menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen memperbaiki area intervensi MCP yang masih rendah, terutama manajemen aset (70 persen) dan pengadaan barang/jasa (64,67 persen).
“Kami berkomitmen mendorong MCP provinsi di angka rata-rata 80 persen. Tantangannya, ASN begitu banyak, tapi kinerjanya masih perlu ditingkatkan. Kami setuju untuk belajar dari provinsi yang punya nilai MCP terbaik,” tegasnya.
Sherly berharap pendampingan langsung dari KPK dapat memperkuat integritas birokrasi dan memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
About the Author
