Bekasi, Mata4.com – Rencana PT Multistrada Arah Sarana (MASA) Tbk, produsen ban merek Michelin, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan pekerja di pabrik Cikarang, Jawa Barat, mendadak membuat geger publik.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) langsung turun tangan memanggil manajemen perusahaan untuk meminta klarifikasi resmi terkait isu PHK massal tersebut.
Kemenperin Panggil Manajemen Michelin
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan bahwa setiap langkah penyesuaian tenaga kerja harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dan menjamin hak-hak pekerja.
“Kami telah meminta klarifikasi mengenai isu PHK, dan kami sampaikan bahwa setiap proses penyesuaian tenaga kerja harus mematuhi ketentuan hukum serta memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja,” tegas Febri di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Menurut Febri, pihak perusahaan mengaku tengah menghadapi penurunan produksi akibat anjloknya permintaan global. Kondisi itu membuat perusahaan harus melakukan efisiensi tenaga kerja.
“Selama ini, produsen ban di kawasan berikat berorientasi ekspor, dan salah satu tujuan utama ekspor adalah Amerika Serikat. Ketika permintaan turun, dampaknya langsung terasa pada kapasitas produksi,” ujarnya.
Kemenperin Dorong Dialog Tripartit
Pemerintah menekankan agar setiap keputusan PHK dilakukan melalui mekanisme ketenagakerjaan yang sah, termasuk konsultasi dengan serikat pekerja dan penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
“Kami mendorong dialog tripartit antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja agar setiap keputusan diambil secara adil, terukur, dan mengedepankan kepentingan pekerja,” jelas Febri.
Ia menegaskan, Kemenperin akan terus mengawal proses ini hingga tuntas guna memastikan semua prosedur dilakukan secara transparan dan sesuai undang-undang.
“Kami mengimbau seluruh pihak untuk tidak berspekulasi sebelum proses verifikasi selesai. Kemenperin akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah data resmi diperoleh,” kata Febri.
DPR RI Turun ke Lokasi
Isu PHK massal ini juga menarik perhatian Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang langsung mendatangi pabrik Michelin di Cikarang pada hari yang sama.
Dasco datang bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, serta anggota Komisi I dan IV DPR, Abraham Sridjaja dan Rajiv, sebagai bagian dari Satuan Tugas (Satgas) PHK.
“Kami mendapat laporan dari serikat pekerja mengenai rencana PHK sepihak. Karena itu, kami datang untuk membantu komunikasi antara buruh dan pihak perusahaan,” ujar Dasco di lokasi.
Kedatangan rombongan DPR disambut ratusan pekerja yang tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan pabrik. Massa aksi memberi jalan bagi rombongan Dasco untuk masuk dan melakukan pertemuan dengan pihak manajemen.
Pertemuan berlangsung sekitar 10 menit antara DPR, perwakilan buruh, dan manajemen yang diwakili Manajer HRD MASA, Fajar.
KSPI: Imbas Lesunya Permintaan Global
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan bahwa PHK massal ini disebabkan oleh turunnya permintaan global terhadap produk ban.
“Penyebabnya adalah turunnya daya beli global yang membuat permintaan mobil dan motor menurun. Karena itu, permintaan ban pun ikut jatuh. Michelin sebagai pabrikan ban global terkena imbasnya,” ujar Said.
Ia menambahkan, proses PHK masih dalam tahap negosiasi antara perusahaan dan serikat pekerja terkait pesangon serta hak-hak lain yang harus dipenuhi.
“Pemerintah harus turun tangan, karena bukan tidak mungkin pabrik ban lainnya akan melakukan hal yang sama jika kondisi industri tidak segera dibenahi,” tegasnya.
Pemerintah Diminta Antisipasi Gelombang PHK
Pengamat industri menilai kasus ini bisa menjadi indikasi awal gelombang PHK di sektor manufaktur jika tren permintaan global tidak segera membaik.
Pemerintah diminta segera menyiapkan langkah antisipatif, termasuk stimulus industri ekspor dan penguatan pasar domestik agar perusahaan tak hanya bergantung pada permintaan luar negeri.
About the Author
