Bekasi, Mata4.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi Indonesia pada November 2025 tercatat sebesar 0,17 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan harga masih terjaga stabil menjelang penutupan tahun, sejalan dengan upaya pemerintah menjaga keseimbangan harga komoditas dan daya beli masyarakat. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa inflasi November 2025 tetap berada dalam kisaran yang aman, menggambarkan kondisi ekonomi yang relatif terkendali di tengah dinamika regional dan global.
Secara tahunan (year-on-year), inflasi mencapai 2,72 persen, lebih rendah dibanding bulan sebelumnya maupun posisi pada November 2024. Sementara itu, inflasi tahun kalender hingga November 2025 mencatatkan angka 2,27 persen. Penurunan inflasi tahunan ini menjadi sinyal positif karena menunjukkan stabilitas harga yang semakin baik di berbagai sektor konsumsi masyarakat.
Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar dengan kenaikan 1,21 persen dan memberikan andil 0,09 persen terhadap inflasi nasional. Kenaikan pada kelompok ini umumnya dipengaruhi peningkatan permintaan menjelang libur akhir tahun. Selain itu, komponen harga yang diatur pemerintah ikut mencatat inflasi sebesar 0,24 persen dengan andil 0,05 persen, terutama dari kenaikan tarif angkutan udara yang kerap meningkat pada periode akhir tahun akibat lonjakan kebutuhan transportasi.
Di sisi lain, komponen harga bergejolak hanya naik tipis 0,02 persen dan bahkan mencatatkan andil deflasi sebesar 0,01 persen. Penurunan harga sejumlah komoditas seperti bawang merah, wortel, jeruk, sawi hijau, timun, dan kacang panjang menjadi faktor utama terkendalinya komponen ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa suplai pangan di beberapa wilayah masih mampu memenuhi kebutuhan pasar, sehingga tidak memicu lonjakan harga signifikan.
Komponen inti, yang mencerminkan pergerakan harga jangka panjang, mencatat inflasi sebesar 0,17 persen dengan andil inflasi 0,11 persen. Komoditas emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar dalam kelompok ini, sejalan dengan tren kenaikan harga emas global akibat ketidakpastian ekonomi internasional.
Dari perspektif kewilayahan, inflasi tidak terjadi merata di seluruh Indonesia. BPS mencatat 28 provinsi mengalami inflasi, sementara 10 provinsi justru mencatat deflasi. Papua menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi yakni 1,69 persen, yang kemungkinan dipicu oleh akses distribusi barang yang lebih menantang serta ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Sebaliknya, Aceh menjadi provinsi dengan deflasi terdalam sebesar 0,67 persen, didorong oleh penurunan harga sejumlah komoditas utama yang memiliki peran besar bagi konsumsi masyarakat setempat.
Secara keseluruhan, data inflasi ini menunjukkan bahwa kondisi harga nasional masih terkendali, meski terdapat dinamika yang berbeda antara satu provinsi dan lainnya. Faktor lokal, pola konsumsi masyarakat, hingga komoditas unggulan tiap daerah berperan besar dalam membentuk variasi inflasi tersebut. Pemerintah dan pemangku kebijakan diharapkan terus mencermati perkembangan harga di daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi menjelang pergantian tahun.
About the Author
