Jakarta, Mata4.com – Lembaga Indonesian Strategic and Defense Studies (ISDS) baru-baru ini merilis kajian yang menyoroti relasi historis antara Presiden RI, Prabowo Subianto, dengan Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). ISDS menilai bahwa hubungan keduanya bukan hanya bersifat personal, melainkan berkaitan erat dengan budaya dan struktur senioritas dalam militer, yang kini kembali memainkan peran signifikan dalam dinamika politik nasional.
Dalam kajiannya, ISDS menekankan bahwa pengangkatan Djamari ke jabatan strategis di kabinet bukan sekadar bentuk penghargaan atas pengalaman militer, melainkan juga mencerminkan sistem nilai yang telah lama hidup di kalangan militer Indonesia — di mana hierarki dan loyalitas menjadi bagian penting dari struktur komando dan pengambilan keputusan.
Rekam Jejak Militer yang Panjang dan Terhormat
Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago merupakan lulusan AKABRI angkatan 1971, jauh lebih awal dibanding Prabowo Subianto yang lulus pada tahun 1974. Dalam struktur pendidikan militer, Djamari kala itu sudah menjabat sebagai perwira pembina atau instruktur bagi junior-juniornya, termasuk Prabowo. Dalam berbagai kesempatan, disebutkan bahwa Djamari bahkan sempat menjadi komandan langsung Prabowo Subianto saat masih menjadi taruna.
Setelah lulus, Djamari meniti karier panjang di militer. Ia pernah menjabat sebagai:
- Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad)
- Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad)
- Kepala Staf Umum (Kasum) TNI
Ia dikenal sebagai perwira yang tidak hanya tegas dalam prinsip, tetapi juga bersih dari skandal. Kredibilitas inilah yang disebut menjadi alasan kuat di balik pemilihannya oleh Presiden Prabowo untuk posisi Menko Polhukam, sebuah jabatan yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
Penunjukan dan Penghargaan: Simbol Rekonsiliasi dan Profesionalisme
Sebelum resmi dilantik sebagai Menko Polhukam pada awal September 2025, Presiden Prabowo menganugerahkan pangkat Jenderal Kehormatan TNI kepada Djamari — sebuah penghormatan tertinggi yang biasa diberikan kepada tokoh militer berpengaruh yang telah pensiun.
ISDS menilai bahwa pemberian pangkat ini bukan hanya bentuk penghormatan atas jasa Djamari di masa lalu, tetapi juga simbol dari rekonsiliasi historis antara dua tokoh militer ini. Pasalnya, pada tahun 1998, Djamari Chaniago merupakan salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menjatuhkan sanksi kepada Prabowo terkait pelanggaran etik militer dalam kasus penculikan aktivis.
“Penunjukan Djamari menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tidak menyimpan dendam dan tetap mengedepankan profesionalisme. Ini bukan hanya keputusan politik, tetapi juga keputusan budaya — yang menunjukkan bahwa nilai-nilai militer seperti loyalitas, hierarki, dan saling menghormati masih sangat hidup,” ujar peneliti utama ISDS, Dr. Fadli Mahardika, dalam diskusi terbuka secara daring, Kamis (18/9).
Senioritas Militer sebagai Basis Politik?
ISDS juga menggarisbawahi bahwa struktur senior-junior dalam militer Indonesia masih memiliki pengaruh kuat dalam relasi sosial dan politik bahkan setelah para perwira purnawirawan masuk ke dalam jabatan sipil. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo — meskipun kini menjadi kepala negara — tetap menunjukkan penghormatan terhadap perwira yang secara militer lebih senior darinya.
Dalam banyak kasus di pemerintahan, penempatan pejabat dari kalangan militer memang mempertimbangkan banyak hal: loyalitas, kompetensi, dan juga hubungan historis. Namun ISDS menekankan, selama prosesnya mengikuti mekanisme hukum dan mengedepankan transparansi, pendekatan semacam ini tidak menyalahi prinsip demokrasi.
“Dalam sistem politik Indonesia yang kompleks, loyalitas dan sejarah bersama terkadang menjadi pengikat yang kuat. Yang penting, keputusan itu tetap berpihak pada kepentingan publik dan tidak melanggar hukum,” tambah Dr. Fadli.
Tanggapan Beragam dari Masyarakat Sipil
Meski ISDS memberikan penilaian positif terhadap penunjukan Djamari Chaniago, beberapa aktivis dan organisasi masyarakat sipil mengingatkan perlunya evaluasi terhadap rekam jejak, terutama dalam konteks reformasi sektor keamanan dan penegakan hak asasi manusia (HAM).
Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Demokrasi Nasional (LPDN), Andi Maulana, menilai bahwa keputusan Presiden harus tetap dikawal secara kritis.
“Kita tentu menghormati proses politik yang berjalan. Tapi kita juga harus memastikan bahwa pejabat tinggi seperti Menko Polhukam memiliki komitmen kuat terhadap prinsip HAM, supremasi sipil atas militer, dan akuntabilitas publik,” ujar Andi dalam keterangannya kepada media.
Andi juga menambahkan bahwa masyarakat perlu melihat secara jernih bahwa pengalaman militer tidak selalu identik dengan kecakapan dalam urusan sipil, terutama dalam konteks penegakan hukum dan penataan kelembagaan demokrasi.
Penutup: Simbol Masa Lalu atau Harapan Masa Depan?
Penunjukan Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago sebagai Menko Polhukam di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa narasi masa lalu dalam tubuh TNI belum benar-benar selesai, dan kini sedang dinegosiasikan ulang dalam kerangka pemerintahan sipil modern.
ISDS menyimpulkan bahwa kebijakan ini mencerminkan kehendak Presiden untuk membangun kabinet yang solid, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan regional, stabilitas nasional, dan dinamika global yang terus berubah. Namun, sebagaimana disampaikan para pengamat, publik memiliki hak untuk terus mengawasi, mengkritisi, dan memberi masukan terhadap arah kebijakan negara, termasuk dalam hal penunjukan pejabat tinggi.
About the Author
