Solo, Mata4.com — Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, fokus bukan pada kecepatannya, melainkan pada besarnya utang dan pembengkakan biaya yang harus ditanggung.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampil membela proyek mercusuar ini, sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersikap tegas menolak penggunaan APBN untuk menalangi utang yang muncul.
Jokowi: Whoosh untuk Manfaat Sosial
Ditemui wartawan di Solo, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025), Jokowi menekankan bahwa proyek KCJB bertujuan mengatasi kemacetan di Jakarta, Jabodetabek, hingga Bandung. Ia menyebut kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah tersebut diperkirakan di atas Rp100 triliun per tahun.
“Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,” kata Jokowi, menekankan social return on investment proyek, termasuk pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas. Jokowi menyamakan subsidi proyek sebagai bentuk investasi sosial, bukan kerugian finansial.
Menkeu Purbaya: APBN Bukan Dana Talangan
Pembelaan Jokowi tampak kontras dengan pembengkakan biaya Whoosh yang mencapai hampir Rp7 triliun, yang ditutupi melalui pinjaman China Development Bank (CDB).
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak tegas usulan penggunaan APBN. Ia menekankan bahwa KCIC berada di bawah holding BUMN Danantara, yang seharusnya mengelola dana proyek sendiri dari dividen, rata-rata Rp80 triliun per tahun.
“Kalau pakai APBN agak lucu, karena untungnya ke mereka, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua,” tegas Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Sikap Purbaya dianggap sebagai upaya menjaga keuangan negara, agar risiko kerugian proyek tidak dibebankan kepada rakyat melalui APBN.
Proyek Masih Diprediksi Untung
Meskipun Jokowi memprediksi EBITDA Whoosh akan positif setelah enam tahun beroperasi, langkah Menkeu Purbaya mengirim pesan tegas: APBN adalah uang rakyat, bukan dana talangan proyek yang salah perhitungan.
Langkah ini mendapat respons positif dari pengamat ekonomi, karena menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menjaga fiskal negara di tengah desakan untuk menutup kerugian proyek yang telah dibangun.
About the Author
