Medan, Mata4.com — Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Erwin Saleh, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian terkait dugaan kasus korupsi. Penetapan ini mengejutkan publik karena Erwin Saleh baru menjabat sebagai Kadishub selama kurang lebih tiga bulan.
Kronologi Penetapan Tersangka
Pihak kepolisian menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan penyelidikan awal terhadap dugaan penyimpangan anggaran dan proyek di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan.
Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rizki Hartono, menyampaikan, “Berdasarkan hasil penyelidikan awal, ditemukan indikasi yang cukup untuk menetapkan Erwin Saleh sebagai tersangka. Proses penyidikan akan terus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Semua bukti akan dikumpulkan untuk memperkuat kasus ini di pengadilan.”
Sumber kepolisian juga menyebutkan bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan pengelolaan proyek dan anggaran yang tidak sesuai prosedur. Penetapan tersangka dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Profil Kadishub Medan, Erwin Saleh
Erwin Saleh merupakan pejabat baru yang menjabat sebagai Kadishub Kota Medan sejak Agustus 2025. Sebelumnya, ia dikenal aktif di beberapa organisasi pemerintahan dan birokrasi di tingkat kota.
Meskipun masa jabatannya singkat, kasus dugaan korupsi ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme pengawasan internal di lingkungan Dinas Perhubungan. Para pengamat menekankan bahwa integritas pejabat publik harus dijaga sejak awal masa jabatan untuk mencegah penyimpangan.
Reaksi Pemerintah Kota Medan
Pemerintah Kota Medan menyatakan akan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Juru bicara Pemkot Medan menyampaikan, “Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Aparatur pemerintah wajib mematuhi hukum dan menjaga integritas dalam setiap tindakan. Pemkot akan melakukan evaluasi internal terkait proyek dan anggaran yang menjadi sorotan.”
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh proyek dan pengelolaan anggaran di Dinas Perhubungan tetap transparan dan akuntabel.
Analisis Modus Dugaan Korupsi
Pengamat tata kelola pemerintahan, Dr. Alif Ramadhan, menekankan pentingnya integritas dalam jabatan publik. “Masa jabatan yang singkat tidak menjadi alasan untuk mengabaikan transparansi dan akuntabilitas. Setiap pejabat harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran dan proyek yang mereka kelola. Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh pejabat agar selalu berhati-hati dalam menjalankan fungsi publik,” jelas Dr. Alif.
Beberapa sumber internal pemerintahan menyebut bahwa dugaan korupsi ini terkait dengan proyek pengadaan alat transportasi dan peralatan pendukung dinas, namun kepolisian masih menyelidiki detail keterlibatan Erwin Saleh.
Reaksi Publik
Kasus ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, terutama melalui media sosial dan berita online. Banyak netizen menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat pemerintah, terutama bagi mereka yang baru menjabat.
Beberapa komentar publik menyatakan:
- “Harus ada efek jera agar pejabat lain juga berhati-hati.”
- “Kasus ini memperlihatkan perlunya pengawasan ketat sejak awal masa jabatan.”
- “Transparansi dan integritas pejabat publik tidak bisa ditawar, meskipun baru beberapa bulan menjabat.”
Implikasi dan Pesan Penting
Kasus dugaan korupsi ini menekankan pentingnya pengawasan internal dan transparansi dalam lembaga pemerintahan. Penetapan tersangka terhadap Erwin Saleh menjadi peringatan bagi pejabat lain untuk selalu mengedepankan integritas dan mematuhi prosedur hukum.
Polda Sumatera Utara menegaskan bahwa penyidikan akan terus dilakukan hingga seluruh bukti dan fakta di lapangan terungkap. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi agar proses hukum berjalan lancar dan adil.
Dengan penetapan tersangka ini, proses hukum terhadap Kadishub Medan Erwin Saleh diharapkan memberikan efek jera dan memperkuat prinsip akuntabilitas di pemerintahan kota. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa integritas pejabat publik merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
About the Author
