Jakarta, Mata4.com — Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa rancangan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 diperkirakan akan menghadapi tantangan besar. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/8), setelah rapat koordinasi internal membahas kerangka awal RAPBN tahun depan.
Menurut Ketua Banggar, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga dari perkembangan situasi global yang penuh ketidakpastian. Ia menuturkan, gejolak harga komoditas dunia, perlambatan ekonomi global, dan potensi konflik geopolitik menjadi faktor eksternal yang dapat memengaruhi asumsi makro ekonomi Indonesia.
“RAPBN 2026 harus disusun dengan penuh kehati-hatian, memperhitungkan risiko yang ada, sekaligus memastikan kebijakan fiskal tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Tantangan Eksternal dan Internal RAPBN 2026
Selain tekanan global, Ketua Banggar juga menyoroti tantangan dari sisi dalam negeri, seperti peningkatan kebutuhan pembiayaan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga upaya pengentasan kemiskinan. Menurutnya, keberhasilan RAPBN 2026 akan bergantung pada kemampuan pemerintah mengalokasikan anggaran secara efektif dan tepat sasaran.
Ia menambahkan, kondisi fiskal Indonesia juga masih menghadapi tekanan akibat beban pembiayaan program strategis jangka panjang, termasuk transisi energi dan penanganan perubahan iklim. “Kita tidak bisa hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tapi juga harus memastikan keberlanjutan fiskal dan keberlanjutan lingkungan,” kata Ketua Banggar.
Harapan DPR untuk RAPBN 2026
RAPBN 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen yang tidak hanya memacu pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR dalam merumuskan kebijakan anggaran yang inklusif.
Proses pembahasan RAPBN 2026 akan dimulai secara resmi setelah Presiden menyampaikan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2025. Banggar DPR memastikan bahwa seluruh pembahasan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. “Kami akan mengawal agar RAPBN 2026 benar-benar menjadi alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional,” pungkasnya.
About the Author
