Jakarta, 21 Juli 2025 — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah pusat yang akan memusatkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-80 di ibu kota Jakarta. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara, memperkuat koordinasi penyelenggaraan acara kenegaraan, sekaligus meningkatkan kualitas dan makna perayaan kemerdekaan Indonesia.
Pernyataan dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPR, H. Agus Santoso, dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri yang digelar di Gedung DPR RI, Senin (21/7). Agus menegaskan bahwa penyelenggaraan peringatan HUT RI yang selama ini tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota telah menimbulkan beban anggaran yang cukup besar baik di tingkat pusat maupun daerah.
Latar Belakang Kebijakan Pemusatan Peringatan HUT RI
Sejak Indonesia merdeka pada 1945, perayaan HUT RI selalu menjadi momentum penting bagi bangsa untuk mengenang perjuangan dan menumbuhkan semangat patriotisme. Tradisi memperingati hari kemerdekaan dengan upacara bendera dan berbagai acara budaya berlangsung tidak hanya di ibu kota, melainkan di seluruh pelosok negeri.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menghadapi tantangan dalam mengelola pelaksanaan perayaan yang tersebar di ribuan titik di seluruh Indonesia. Hal ini menyebabkan duplikasi anggaran dan sumber daya, serta terkadang menurunkan kualitas penyelenggaraan acara di beberapa daerah akibat keterbatasan dana dan fasilitas.
“Pemusatan perayaan HUT RI di Jakarta merupakan solusi agar negara dapat mengelola anggaran dan sumber daya secara lebih optimal,” kata Agus. Menurutnya, langkah ini juga bertujuan untuk memberikan kesan yang lebih kuat dan mendalam kepada masyarakat melalui rangkaian acara yang terselenggara dengan lebih terkoordinasi dan profesional.
Analisis Efisiensi Anggaran dan Pengelolaan Sumber Daya
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi II DPR membahas secara mendalam mengenai penghematan anggaran yang dihasilkan dari pemusatan peringatan HUT RI. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kementerian Dalam Negeri, selama ini anggaran yang dikeluarkan untuk perayaan HUT RI tersebar pada banyak titik, mulai dari upacara bendera, parade budaya, hingga pameran yang seringkali menggunakan dana APBD daerah yang beragam kemampuannya.
Agus menjelaskan bahwa pemusatan di Jakarta dapat mengurangi pemborosan logistik, transportasi, pengamanan, dan konsumsi yang tersebar di berbagai lokasi. Selain itu, penggunaan anggaran dapat difokuskan pada penyelenggaraan acara yang berkualitas tinggi, mengundang lebih banyak peserta, dan disiarkan secara nasional maupun internasional.
“Ini juga merupakan upaya negara dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan transparan, sesuai dengan prinsip good governance,” jelas Agus.
Jakarta sebagai Pusat Simbolik Persatuan Bangsa dan Kebudayaan
Tidak hanya soal efisiensi, Agus juga menekankan nilai simbolik Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan nasional. Menyelenggarakan perayaan kemerdekaan di ibu kota memberikan kesempatan bagi bangsa untuk menampilkan keberagaman budaya yang menyatukan seluruh nusantara dalam satu panggung besar.
“Jakarta adalah tempat berkumpulnya seluruh elemen bangsa. Peringatan di sini dapat memperkuat rasa kebersamaan, persatuan, dan semangat nasionalisme,” ujar Agus.
Rangkaian acara yang direncanakan akan meliputi upacara kenegaraan di Istana Merdeka, parade budaya yang menampilkan seni dan tradisi dari seluruh provinsi, pertunjukan musik dan tari yang melibatkan seniman nasional dan internasional, serta pameran produk UMKM yang memperkenalkan kerajinan lokal ke tingkat global.
Peran Pemerintah Daerah dalam Merayakan Kemerdekaan
Meski perayaan utama terpusat di Jakarta, Komisi II DPR tetap mengingatkan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam menyemarakkan hari kemerdekaan secara lokal. Agus menjelaskan, “Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengadakan kegiatan pendukung yang lebih sederhana namun bermakna, seperti lomba kebersihan, festival budaya tingkat kabupaten, dan upacara bendera di tingkat kecamatan dan desa.”
Hal ini penting agar semangat kemerdekaan tetap dirasakan di seluruh lapisan masyarakat tanpa harus memberatkan anggaran daerah yang sudah terbatas.
“Sinergi antara pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar peringatan kemerdekaan menjadi momentum yang menyentuh hati seluruh warga negara,” tambah Agus.
Tanggapan Masyarakat dan Stakeholder Lain
Rencana pemusatan peringatan HUT RI ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat dan berbagai kalangan. Banyak yang menyambut baik langkah ini karena dianggap dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas acara serta memungkinkan lebih banyak perhatian terhadap konten dan penyelenggaraan acara.
Namun, ada pula kekhawatiran dari sebagian masyarakat dan tokoh daerah bahwa konsentrasi perayaan hanya di Jakarta bisa mengurangi kesempatan daerah untuk mengekspresikan identitas budaya dan patriotisme mereka secara langsung.
Tokoh masyarakat asal Sulawesi Selatan, Bapak Hasanuddin, menyampaikan, “Semangat kemerdekaan harus menyebar ke seluruh daerah, bukan hanya di ibu kota. Kita perlu jaga agar perayaan tetap inklusif dan merata.”
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Rini Handayani, menilai bahwa pemusatan ini adalah langkah maju dalam tata kelola pemerintahan. “Efisiensi anggaran dan koordinasi lebih baik adalah hal positif. Namun, pemerintah harus memastikan daerah tidak kehilangan ruang untuk mengekspresikan budaya dan partisipasi,” ujarnya.
Persiapan Pemerintah dalam Menyelenggarakan Rangkaian Acara
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara sedang mematangkan rencana acara yang komprehensif dan menarik untuk peringatan HUT RI ke-80 di Jakarta. Kegiatan yang dirancang antara lain upacara kenegaraan di Istana Merdeka, parade budaya, pameran produk UMKM dan inovasi teknologi, serta pertunjukan seni dan musik selama beberapa hari.
Kementerian juga berencana mengoptimalkan teknologi informasi dengan melakukan siaran langsung dan penyebaran konten digital agar masyarakat di seluruh Indonesia bisa mengikuti acara secara real time tanpa harus hadir secara fisik.
Harapan Komisi II DPR dan Pemerintah ke Depan
Ketua Komisi II DPR, Agus Santoso, berharap peringatan HUT RI yang terpusat ini tidak hanya menjadi seremoni semata, melainkan juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, dan mendorong pembangunan nasional yang lebih inklusif.
“Kami akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan transparan, efektif, dan memberikan manfaat luas bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Agus.
Pemerintah dan DPR juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi antara pusat dan daerah, guna memastikan perayaan kemerdekaan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus mendorong semangat kebangsaan yang kuat di era globalisasi saat ini.
About the Author
