Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia kembali menunjukkan dukungannya terhadap peningkatan anggaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pada pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026, Komisi III DPR akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 63,7 triliun yang diajukan oleh Polri. Langkah ini dianggap krusial mengingat tugas dan peran Polri yang semakin strategis dan kompleks dalam menjaga keamanan serta ketertiban di Tanah Air.
Latar Belakang Usulan Tambahan Anggaran
Perkembangan situasi keamanan di Indonesia semakin dinamis dan menuntut Polri untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif. Ancaman keamanan tidak hanya datang dari aspek konvensional, seperti kejahatan jalanan dan terorisme, tetapi juga dari bidang siber dan bentuk kriminalitas baru yang terus berkembang. Kondisi ini memerlukan peningkatan kemampuan serta modernisasi alat dan sistem kerja Polri.
Selain itu, peningkatan kesejahteraan anggota Polri juga menjadi salah satu fokus utama. Banyak anggota yang bertugas di lapangan membutuhkan fasilitas, pelatihan, dan insentif yang lebih baik agar dapat bekerja dengan optimal dan berintegritas tinggi. Oleh karena itu, usulan tambahan anggaran ini tidak hanya diarahkan untuk pengadaan alat dan teknologi, tetapi juga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri.
Rincian Alokasi Usulan Anggaran
Usulan dana sebesar Rp 63,7 triliun tersebut direncanakan akan dialokasikan ke berbagai pos penting, antara lain:
Modernisasi Alutsista dan Teknologi: Pengadaan peralatan tempur dan sistem teknologi informasi yang canggih untuk meningkatkan kemampuan Polri dalam operasi lapangan dan penanganan kejahatan berbasis teknologi.
Peningkatan Kesejahteraan dan Pelatihan Personel: Dana ini digunakan untuk meningkatkan fasilitas kerja, program pelatihan profesional, serta pemberian insentif dan tunjangan bagi personel Polri.
Penguatan Sistem Pengawasan Internal: Meningkatkan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan tugas kepolisian berjalan transparan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
Penanganan Kejahatan Khusus: Dukungan dana untuk operasi khusus dalam menangani kejahatan terorganisir, terorisme, dan kejahatan siber yang semakin kompleks dan terstruktur.
Sikap dan Pernyataan Komisi III DPR
Ketua Komisi III DPR menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung penuh usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, Polri adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keamanan nasional, sehingga alokasi anggaran yang memadai adalah kebutuhan mendesak agar institusi ini dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan efektif.
“Kami akan berkomitmen untuk memperjuangkan tambahan anggaran Polri di dalam pembahasan RAPBN 2026. Keamanan adalah fondasi utama pembangunan negara, dan Polri harus diperlengkapi dengan sumber daya yang cukup untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks,” ujarnya dalam rapat kerja dengan jajaran Polri.
Respons Polri dan Harapan ke Depan
Kapolri menyambut positif dukungan DPR, khususnya Komisi III, terhadap usulan tambahan anggaran ini. Ia menyampaikan bahwa dana tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan operasi kepolisian. Selain itu, modernisasi alat dan peningkatan kapasitas personel diharapkan dapat membantu Polri bertransformasi menjadi institusi yang lebih modern, responsif, dan terpercaya.
“Kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh DPR. Dengan tambahan anggaran ini, kami yakin bisa meningkatkan kinerja dan menghadirkan rasa aman yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Kapolri dalam pernyataannya.
Proses dan Tantangan dalam Pembahasan Anggaran
Proses pembahasan usulan tambahan anggaran Polri ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan RAPBN 2026. Komisi III DPR bersama Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait akan melakukan kajian mendalam terkait kebutuhan dan efektivitas penggunaan anggaran Polri.
Meski mendapat dukungan, proses ini juga menghadapi tantangan berupa penyesuaian prioritas anggaran negara yang harus menyeimbangkan berbagai kebutuhan sektor lainnya. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi hal utama yang harus dijaga agar dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif.
Pentingnya Dukungan Publik
Selain peran legislatif dan eksekutif, dukungan masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Polri yang profesional dan berintegritas. Kesadaran publik akan pentingnya pengawasan dan pelaporan terhadap penyalahgunaan kekuasaan di tubuh Polri dapat membantu menjaga kualitas institusi ini ke depan.
Masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif dan terus mengikuti perkembangan proses pembahasan anggaran untuk memastikan dana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya.
About the Author
