Jakarta, Mata4.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan proses penyelidikan sudah berjalan sejak awal 2025 dan masih terus berlangsung hingga kini.
“Penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi memang masih terus berprogres dalam proses penyelidikan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (27/10/2025).
Proses Penyelidikan
Budi menjelaskan, tim penyelidik KPK saat ini tengah menelusuri dan mengumpulkan berbagai data serta keterangan yang dibutuhkan untuk mendalami dugaan penyimpangan di proyek strategis nasional tersebut.
“Tim terus melakukan pencarian keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu mengungkap perkara ini,” jelasnya.
KPK juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan informasi tambahan. Budi menekankan, setiap laporan yang masuk melalui saluran pengaduan masyarakat akan menjadi bahan penting bagi penyelidik.
“Tentu setiap informasi dan data, baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan, bisa menjadi pengayaan bagi tim untuk menelusuri dan mengungkap perkara ini,” tambahnya.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, juga membenarkan bahwa proyek kereta cepat ini tengah diselidiki. Namun, ia belum membeberkan pihak-pihak yang dimintai klarifikasi karena proses penyelidikan masih tahap awal dan dilakukan hati-hati sesuai ketentuan hukum.
Dugaan Markup Proyek
Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui akun YouTube pribadinya menyinggung dugaan mark up anggaran proyek kereta cepat “Whoosh”. Ia menyoroti adanya selisih signifikan antara biaya pembangunan di Indonesia dan China.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per kilometer kereta Whoosh mencapai US$52 juta, sementara di China hanya US$17–18 juta. Naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud.
Mahfud menilai selisih biaya ini menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan proyek strategis nasional. Ia mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri lebih dalam dan memastikan proyek berjalan transparan dan akuntabel.
Penyelidikan KPK terhadap proyek KCJB menjadi sorotan publik karena menyangkut proyek strategis nasional dengan anggaran besar. Lembaga antirasuah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang relevan demi memperkuat proses penyelidikan.
