Jakarta, Mata4.com – Rapat kerja antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR RI pada Selasa (28/10/2025) berlangsung hangat. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mendapat sorotan tajam setelah dikoreksi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang terkait penampilan kru maskapai penerbangan haji.
Perdebatan muncul ketika Dahnil menjelaskan bahwa maskapai asing seperti Saudia Airlines memiliki ketentuan jumlah kru lokal yang terbatas. “Sebagai informasi, memang kru yang disyaratkan untuk maskapai asing dalam hal ini Saudia, itu minimal tiga orang dari Indonesia. Kalau maskapai Indonesia, seluruhnya kru kita,” jelas Dahnil dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Namun, pernyataan itu langsung ditanggapi Marwan Dasopang. Ia menegaskan bahwa kejadian kru berpakaian tidak pantas justru terjadi di maskapai lokal, bukan asing.
“Pak Wamen, yang terjadi itu bukan pesawat Saudia, pesawat kita loh,” ujar Marwan.
Dahnil tampak terkejut mendengar koreksi tersebut dan menanggapi bahwa dirinya belum pernah menemui kru pesawat dengan pakaian yang dimaksud.
“Saya nggak pernah ketemu soalnya,” jawab Dahnil singkat.
Marwan menjelaskan bahwa penampilan kru perempuan dengan rok tinggi dinilai tidak sesuai dengan konteks penerbangan haji yang membawa jemaah berusia lanjut dan berasal dari berbagai daerah. Ia menilai hal tersebut perlu menjadi perhatian dalam evaluasi layanan penerbangan haji ke depan.
“Karena kita menyewa pesawat termasuk krunya, dan penampilannya kurang sesuai. Jemaah kita dari kampung-kampung bisa merasa tidak nyaman. Ini nanti kita bahas lebih lanjut,” ucap Marwan.
Usai rapat, Marwan menambahkan bahwa fokus pembahasan bukan pada aspek syariat berpakaian, melainkan pada kenyamanan, komunikasi, dan pelayanan kru terhadap jemaah haji.
“Bukan soal syari, tapi bagaimana kru bisa berkomunikasi dan melayani dengan baik, apalagi jemaah kita banyak yang sudah tua,” katanya.
Marwan berharap ke depan kru penerbangan haji lebih banyak berasal dari tenaga nasional agar bisa beradaptasi dengan karakteristik jemaah Indonesia. Menurutnya, aspek pelayanan dan empati jauh lebih penting daripada sekadar tampilan formal.
Sementara itu, pihak Kementerian Haji dan Umrah belum memberikan tanggapan lanjutan terkait evaluasi kerja sama dengan maskapai penyedia layanan penerbangan haji.
Rapat antara Kemenhaj dan Komisi VIII DPR RI ini merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2025, yang masih menyisakan sejumlah catatan, mulai dari masalah keterlambatan pemberangkatan hingga pelayanan di tanah suci.
About the Author
