Garut, Mata4.com — Kesejahteraan prajurit bukan hanya soal seragam rapi, latihan fisik, atau gaji bulanan. Di balik setiap pasukan yang berdiri gagah menjaga kedaulatan negara, ada harapan sederhana yang terus mereka bawa: memiliki tempat tinggal layak untuk keluarga. Salah satu bentuk dukungan terhadap harapan ini adalah melalui program Tabungan Wajib Perumahan (TWP) — yang kini tengah menjadi sorotan.
Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan bahwa permasalahan yang selama ini mengganjal terkait tabungan tersebut akan diselesaikan secara bertahap dan menyeluruh. Tak ingin membiarkan ketidakjelasan terus berlangsung, KSAD mengusung langkah sistematis untuk mengurai benang kusut yang telah menumpuk selama bertahun-tahun.
TWP: Tabungan Harapan yang Belum Jelas Wujudnya
Tabungan Wajib Perumahan (TWP) adalah iuran yang secara otomatis dipotong dari penghasilan prajurit TNI setiap bulan. Dana ini awalnya ditujukan untuk mempermudah akses pembiayaan rumah bagi prajurit, terutama saat memasuki masa pensiun. Namun di balik niat baik itu, tak sedikit prajurit yang merasakan ketidakjelasan, keterlambatan pencairan, hingga kesulitan birokrasi yang berlarut-larut.
Bahkan beberapa di antara mereka yang telah purnawira mengaku belum merasakan manfaat nyata dari dana yang selama bertahun-tahun mereka sisihkan.
“Bayangkan, puluhan tahun kami mengabdi, potongan jalan terus. Tapi saat ingin memanfaatkan tabungan itu, malah seperti lempar bola. Tidak jelas harus ke mana dan bagaimana,” ungkap seorang pensiunan berpangkat bintara.
KSAD: “Masalah Ini Akan Diselesaikan, Tapi Butuh Proses”
Mendengar berbagai keluhan tersebut, Jenderal Maruli tidak tinggal diam. Dalam beberapa pertemuan resmi, ia menegaskan bahwa TNI AD kini mengambil langkah konkret dan strategis untuk menangani masalah TWP. Menurutnya, persoalan ini tak bisa diselesaikan secara instan karena menyangkut ribuan data, periode waktu yang panjang, serta sistem lama yang belum optimal.
“Kami sudah identifikasi akar persoalannya. Ini bukan hal mudah karena sudah menumpuk bertahun-tahun. Tapi saya pastikan, masalah ini akan diselesaikan bertahap, dengan sistem yang lebih baik dan transparan,” ujarnya tegas.
Proses penyelesaian akan dimulai dengan verifikasi dan validasi data, terutama bagi prajurit yang sudah memasuki masa pensiun atau telah mengajukan klaim dana TWP. KSAD juga memastikan bahwa penyelesaian ini tidak hanya menyentuh masalah administrasi, tapi juga memperbaiki sistem secara menyeluruh.
Fokus pada Reformasi Sistem dan Transparansi
Salah satu langkah penting yang ditempuh adalah membangun sistem manajemen TWP yang lebih terintegrasi dan digital. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan seluruh proses — dari pemotongan gaji, pencatatan, hingga pencairan dana — dapat dipantau secara real time dan mudah diakses oleh prajurit.
KSAD juga menekankan pentingnya transparansi, baik dari internal TNI AD maupun pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan dana.
“Prajurit harus tahu ke mana uang mereka pergi, dan kapan mereka bisa mengaksesnya. Ini soal hak dan kepercayaan. Kita akan bangun sistem yang jujur dan terbuka.”
www.service-ac.id
Respon Lapangan: “Akhirnya Ada Kepastian!”
Langkah ini disambut antusias oleh banyak kalangan prajurit, baik aktif maupun pensiun. Di media sosial, forum internal, hingga grup WhatsApp antar sesama purnawirawan, nama KSAD Jenderal Maruli mulai ramai diperbincangkan karena dinilai berani turun tangan dalam isu yang selama ini dianggap “sensitif”.
Sejumlah prajurit menyampaikan harapan besar agar penyelesaian ini benar-benar diwujudkan, dan tidak sekadar menjadi janji pejabat. Mereka percaya, jika pimpinan tertinggi TNI AD sudah turun langsung, maka perubahan nyata tinggal menunggu waktu.
“Saya yakin. Pak Maruli bukan tipe pemimpin yang cuma bicara. Semoga langkah ini benar-benar sampai ke kami yang sudah lama menunggu,” ujar seorang pensiunan di Surabaya.
Lebih dari Sekadar Rumah, Ini Tentang Harga Diri
Masalah TWP bukan hanya soal uang atau rumah. Ini soal pengakuan terhadap pengabdian. Setiap prajurit yang bersedia meninggalkan rumah demi bertugas di perbatasan, yang berjaga di malam hari saat orang lain tidur, pantas mendapat kepastian atas haknya.
Ketika dana yang sudah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun terkatung-katung, maka yang hilang bukan hanya angka dalam rekening — tapi juga rasa dihargai dan dihormati. Oleh karena itu, langkah penyelesaian yang ditempuh KSAD kini menjadi simbol dari kembalinya kepercayaan prajurit kepada institusinya.
Penutup: Jalan Panjang Menuju Keadilan Sosial di Tubuh Militer
Penyelesaian masalah TWP tidak akan selesai dalam semalam. Tapi komitmen yang jelas dan langkah konkret dari pimpinan tertinggi menjadi sinyal kuat bahwa TNI AD kini bergerak ke arah yang lebih baik. Sebuah sistem yang berpihak pada prajurit, bukan hanya sebagai mesin tempur, tetapi sebagai manusia yang punya keluarga, kebutuhan, dan mimpi sederhana: memiliki rumah sendiri.
Langkah-langkah yang diambil KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak saat ini menunjukkan bahwa TNI bukan hanya tentang kedisiplinan dan strategi tempur, tapi juga tentang keadilan, transparansi, dan kepedulian terhadap orang-orang yang menjalankan misi negara dari garis depan.
About the Author
